CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Dialog Warga dalam rangka bertemu dan mendengarkan keluh kesah warga kembali digelar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan Dra. Hj. Wahidah di kediaman pribadinya di Jalan ARS Muhammad Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Sabtu (22/07/2023).
Dalam kegiatan ini, sekitar 80 warga perwakilan RT se-Kelurahan Klandasan Ulu, serta Kelurahan lain di Balikpapan Kota seperti Kelurahan Telagasari, Prapatan, Klandasan Ilir dan lainnya, hadir bertemu Wakil Rakyat Kota Minyak ini untuk menyampaikan saran, keluhan, masukan serta aspirasi lainnya.
Dialog Warga yang digelar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kali ini mengambil tema “Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan Guna Meningkatkan Perlindungan Terhadap Para Pekerja di Kota Balikpapan”.
Warga RT 27 Klandasan Ulu, Yana mengatakan, persoalan ketenagakerjaan di Balikpapan memang harus mendapat perhatian semua pihak. Apalagi, Kota Balikpapan saat ini menjadi kota penyangga Ibu Kota Negara (IKN) yang notabene jadi magnet tersendiri bagi seluruh warga di tanah air.
“Akibat banyak warga pendatang di Balikpapan, maka persaingan kerja akan semakin ketat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Balikpapan harus hadir menangani permasalahan ini agar warga Balikpapan sendiri tetap mendapat porsi sebagai tenaga-tenaga kerja lokal yang andal. Intinya prioritaskan tenaga kerja lokal,” kata Yana.
Ketua RT 3 Klandasan Ulu, Yusuf Kamaruddin mengatakan, persoalan ketenagakerjaan di Balikpapan perlu ada perbaikan dan pembenahan dari instansi terkait sehingga masyarakatnya tidak menjadi penonton di daerahnya sendiri.
“Itu yang perlu disikapi. Hal-hal yang perlu diperhatikan, data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Balikpapan mencatat sampai ribuan orang masuk ke Balikpapan. Ini perlu perhatian khusus dari instansi terkait untuk memprioritaskan warga Balikpapan didalam mendapatkan pekerjaan,” kata Yusuf.
Sementara itu, anggota DPRD Balikpapan, Dra. Hj. Wahidah mengatakan, terkait pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan guna meningkatkan perlindungan para pekerja di Kota Balikpapan, pihaknya menginginkan semua pekerja mendapat perhatian.
“Malah saya ingin pekerja itu bekerja di rumah tangga. Terutama berkaitan dengan gajinya, hak-hak pekerja rumah tangga yang didapat. Itu salah satu contoh dari semua orang yang bekerja,” kata Wahidah.
Terkait warga Balikpapan yang tidak terakomodir atau tidak mendapatkan pekerjaan, pihaknya menyebutkan agar permasalahan ini jadi perhatian semua pihak. Namun, dirinya harus berdasarkan data untuk mengatasi permasalahan tersebut agar tenaga kerja lokal Balikpapan benar-benar bisa terserap.
“Saya kalau berbicara pakai data. Misal untuk lokal, minta saya daftar warga yang belum bekerja. Ketahuan jadinya, RT mana yang belum bekerja ini. Kita kan gak sampai 2 ribu RT, makanya saya gak mau asal ngomong. Begitu juga pekerja non lokal. Non lokal itu seperti apa, kan sama-sama Indonesianya,” kata Wahidah.
Makanya, tambah Wahidah, peran Ketua RT sebagai ujung tombak harus dikuatkan. Dirinya mencotohkan saat membacakan pandangan fraksi, yakni ada SILPA berlebih. Alangkah baiknya SILPA tersebut dipergunakan untuk menambah honor para Ketua-ketua RT di Balikpapan.
“RT itu banyak loh pekerjaannya kalau kita optimalkan. Dia bisa mengatur di RT ini tidak ada pengangguran, tidak ada yang miskin. Bisa dia ngomong seperti itu. Kami berharap, pengawasan ketenagakerjaan di Balikpapan harus kita tingkatkan,” tutupnya.
