BALIKPAPAN – Pelayanan kesehatan untuk masyarakat memang seharusnya dilakukan dengan tepat dan cepat, apalagi ketika kondisi pasien tidak memungkinkan dan butuh penanganan cepat.
Namun hal itu berbeda dengan pelayanan yang diberikan Rumah Sakit (RS) Medika Utara Manggar, Balikpapan Timur, yang diduga sangat lambat kepada pasien hingga menyebabkan seorang remaja putri meninggal dunia. Tentu ini menjadi sorotan Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle.
“Setiap datangnya ajal memang tidak bisa dihindari karena itu takdir dari yang maha kuasa, namun yang mesti dipertanyakan itu terkait pelayanan di Rumah Sakit tersebut,” ucap Sabaruddin kepada awak media, Rabu (8/11/2023).
Tidak hanya tinggal diam, dirinya pun meminta komisi IV DPRD Balikpapan bersama Dinas Kesehatan Kota (DKK), untuk segera melaksanakan kembali Inpeksi Dadakan (Sidak) ke rumah sakit tersebut.
Apalagi saat sidak, ia menemukan hal-hal yang tidak pro kepada masyarakat berdasarkan protapnya, maka itu ia meminta komisi IV mesti menegur karena merupakan wewenangnya.
“Jadi disimpulkan, apakah Puskesmas di sana layak atau tidak. Jika tidak layak maka peran komisi IV harus melakukan tindakan sesuai yang diterapkan,” jelasnya.
Lanjutnya, sementara ketika RS itu dikatakan tidak standar, maka DKK berperan untuk tidak merekomendasikan tempat fasilitas kesehatan tersebut. Dan memindahkan masyarakat ke Rumah Sakit yang layak untuk berobat.
Sabaruddin meminta agar DKK Balikpapan segera mengecek standarisasi dan SOP rumah medis itu. Kalau tidak menjalankan prosedur tersebut, maka baiknya RS itu distop aktifitasnya sementara waktu, agar bisa memperbaiki pelayanannya.
“Tetapi jika terbukti terjadi pelanggaran hukum di Rumah Sakit tersebut, maka kami minta cabut izinnya,” tegasnya.
Diterangkan, bahwa setiap RS seharusnya mengutamakan pelayanan pertama, karena yang datang itu bukan orang sehat melainkan sakit, dan memerlukan pertolongan cepat.
“Jadi ditolong dulu bukan disuruh urus administrasinya dahulu,” imbuhnya.
Tidak hanya hari itu saja, ia mengakui, bahwa saat menggelar reses, masyarakat banyak sekali mengeluhkan tentang pelayanan RS tersebut. Nah apakah sebelumnya sudah dilakukan pengecekan standarisasi?.
“Walaupun saya Dewan Dapil Baltim, tetapi saya tidak mau overlapting, makanya saya mendorong komisi IV segera turun ke lapangan. Tapi sampai sekarang ini, saya belum mendapatkan laporan apakah medikal itu sudah standar proseduralnya atau belum,” terangnya.
