CNBTV.CO.ID
Balikpapan – Penerapan PPKM darurat yang telah berlangsung sepekan di Kota Balikpapan sejak 12 juli 2021 lalu menimbulkan banyak keresahan terutama bagi para pekerja berpenghasilan harian seperti UMKM dan ojek online, adanya penyekatan ruas jalan dan aturan PPKM membuat aktivitas mereka menjadi terbatas. Hal ini dirasakan langsung oleh anggota DPRD Kota Balikpapan Syukri Wahid yang mengaku telah mendapat keluhan dari 3 pelaku UMKM melalui pesan WhatsApp, meminta agar tidak ditertibkan dan tidak dilarang untuk berjualan, karena dagangan miliknya tidak laku terjual akibat minimnya pembeli.
Mendapati keluhan dari warganya, Syukri wahid mengusulkan kepada Wali Kota Balikpapan agar dapat segera melakukan Refocusing anggaran untuk jaring pengaman sosial karena dampak dari penutupan jalan dan aktivitas yang dibatasi menimbulkan keluhan banyak warga khususnya pekerja dengan penghasilan harian dari UMKM, terlebih PPKM darurat ini diperkirakan akan diperpanjang hingga akhir bulan juli 2021 sesuai arahan menteri koordinator RI “ada yang bisa kita tunda tapi perut orang tidak bisa kita tunda, lapar tidak bisa ditunda karena itu kita bantu warga kita dengan refocusing anggaran untuk memberikan jaminan kepada keluarga yang terdampak”, Ujar Syukri Wahid.
Syukri menjelaskan berdasarkan refocusing yang dilakukan DPRD Balikpapan pada tahun 2020 lalu dianggarkan Rp 75 Miliar untuk 4 bulan kepada per kepala keluarga Rp 300 ribu, 2 kali dalam bentuk bantuan barang berupa sembako dan uang tunai “kebetulan pemkot dalam bulan maret 2021 sudah melakukan refocusing sebesar Rp 65 Miliar rupiah tetapi untuk 3 pos anggaran, tidak ada sama sekali untuk jaring pengaman sosial, saya bisa memahami alasan itu karena kita tidak bisa memprediksi dibulan ini angka covid-19 meningkat sehingga yang kita berikan DKK Balikpapan untuk melakukan langkah penanganan dampak covid-19 bagi pasien isolasi mandiri seperti rumah sakit, hotel dan embarkasi haji”, Tuturnya.
Dirinya menyarankan kepada Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud dapat segera menghitung kisaran warga yang terdampak atas penerapan PPKM darurat ini terutama daftar pelaku UMKM. Dari data tahun lalu ada sekitar 81 Ribu Kepala Keluarga di Balikpapan yang mendapatkan bantuan dari 3 sumber pendanaan yaitu APBD pusat, provinsi dan kota “karena itu mohon dinas terkait agar bisa menghitung dan mengajukan sesuai amanat inpres dan undang-undang yang tahun lalu bisa dipakai untuk refocusing tanpa persetujuan DPRD itu bisa dilakukan karena itu saya berharap jika diperpanjang sampai akhir juli ingat ada 1 bulan orang kena dampak dan kita mungkin bekerja BUMN, BUMD setiap bulan dapat gaji tapi bagaimana dengan nasib 53 ribu pelaku UMKM di Balikpapan mereka bisa dapatkan uang dengan berbelanja , karena itu mohon untuk pengajuan refocusing itu usulan saya yang mendesak”, Terang Syukri Wahid.
Berdasarkan dokumen anggaran tahun lalu, DPRD Kota Balikpapan mempunyai anggaran dari kelebihan dana salur transfer pemerintah pusat ke daerah untuk akumulasi tahun 2018, 2019.2020 dan 2021 sebesar Rp 285 Miliar “karena dana udah kita pakai Rp 65 miliar untuk refocusing saya yakin dinas pajak daerah sudah mengirimkan saya data, dibulan april mei ini pendapatan mereka sangat jauh dan saya khawatir target pajak Rp 511 Miliar ini meleset namun jangan khawatir dana lebih salur ini bisa menutupi defisit kita dan diperubahan nanti kita bisa merevisi kalaupun itupun jika terjadi pencapaian target pajak”, Jelasnya.
