CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Keterlambatan seragam sekolah gratis hingga kini belum terealisasikan, menjadi pertanyaan DPRD Kota Balikpapan, khususnya Komisi IV yang membidangi pendidikan.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Parlindungan Sihotang mengatakan, bicara masalah keterlambatan ini, sebenarnya sudah bisa diantisipasi diawal, karena ini program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sudah jauh-jauh hari.
“Intinya pasti sudah dipersiapkan dokumen dan lainnya. Sehingga tidak ada keterlambatan seperti sekarang,” kata Parlindungan Sihotang, kepada awak media, pada Rabu (13/7/2022).
Dia juga menyampaikan, bicara soal spek, seharusnya sudah ditentukan diawal, saat pengajuan anggaran. Jangan anggaran sudah diajukan baru bicara spek lagi sebagai alasan, ekatalog sudah jelas.
“Nanti ini akan jadi bahan evaluasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan terkait hal ini, sehingga tidak menimbulkan gejolak yang baru lagi di masyarakat,” ucapnya.
MENGALAMI PERGESERAN ANGGARAN
Politisi Nasdem juga menyoroti adanya perubahan anggaran pengadaan seragam gratis. Pasalnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, sampai melakukan pergeseran anggaran terhadap proyek tersebut.
Sementara pihak OPD menyatakan terjadi perubahan anggaran seragam gratis menjadi Rp 23 miliar. Dimana dalam APBD murni 2022 tercatat biaya pengadaan seragam gratis sebesar Rp 19,6 miliar. Ternyata sampai tahun ajaran baru 2022-2023 pengadaan belum terealisasi.
Untuk itu, Parlindungan Sihotang mengatakan pembahasan pembiayaan dalam APBD sifatnya tetap. Artinya anggaran yang diketok sudah sesuai kebutuhan di lapangan. Termasuk mengenai kemungkinan ada kenaikan biaya barangnya.
“Jadi anggaran berubah dari Rp 19,6 miliar jadi Rp 23 miliar sekian. Infonya mereka sudah mengajukan pergeseran anggaran ke Pemerintah Provinsi Kaltim. Itu pergeseran atas program yang ada di satuan kerja,” katanya.
Lanjutnya, selain itu pihaknya juga mempertanyakan alasan spesifikasi barang sebagai penyebab pergeseran anggaran. Sebab pengajuan anggaran dari satuan kerja biasanya sudah lengkap dengan spesifikasi atas barang dan jasa. Sehingga proses pelaksanaan tidak keluar dari petunjuk teknis yang sudah tertera.
“Ini mungkin berkaitan dengan spesifikasi barangnya. Seperti apa sih spek seragamnya kami juga belum tahu. Kok baru sekarang bahas spesifikasi. Artinya pada saat dinas mengajukan anggaran di APBD murni 2022 berarti tidak valid dong,” ucapnya. (*)
