Balikpapan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) asal pulau Jawa menggelar studi banding penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Sistem ini merupakan pengembangan perencanaan elektronik (E-Planning) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk kali kedua, DPRD Kota Balikpapan menerima kunjungan DPRD Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, pada Selasa (7/12/2021) siang.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono Sastro Prawiro, menerima rombongan DPRD Mojokerto. Dia mengatakan, sistem penganggaran untuk APBD di kota ini tergolong sudah maju. Sehingga sering kali kota minyak menjadi pilihan studi banding bagi kabupaten kota lainnya di Indonesia.
“Kota ini yang sudah menerapkan perencanaan baik dari eksekutif maupun legislatif melalui SIPD. Karena itu sudah sesuai aturan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kalau dulu E-Planning,” katanya kepada media.
Dia juga menyampaikan, penyusunan APBD tahun 2022 harus mengacu pada pedoman penyusunan APBD dari Kemendagri. Di mana untuk mencapai hal tersebut, ada beberapa indikator yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah ketepatan dalam penyelesaian penyusunan APBD, daya serap anggaran, penyampaian LKPD dan kualitas opini BPK.
“Dari sana ada keteraturan. Mulai usulan perencanaan kegiatan, gambar, surat hingga titik koordinat. Terus ada keterbukaan Publik karena siapa pun boleh mengaksesnya. Baik eksekutif maupun legislatif,” ucapnya.
Menurut Budiono, pihaknya sangat terbuka untuk berbagai informasi kepada daerah lain. Mengingat kota minyak menjadi salah satu tujuan kunjungan kerja dari berbagai wilayah di Indonesia. Terutama dalam hal kebersihan, PAD, tata kota hingga manajemen keuangan daerah.
“Kalau kita usulannya ada dari daerah pemilihan masing-masing. Intinya merupakan upaya memenuhi tuntutan masyarakat. Juga mewujudkan penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah secara efisien, efektif, akun tabel, dan transparan,” terangnya. (*)
