CNBTV.CO.ID
BALIKPAPAN – Paska banjir yang sering terjadi di wilayah Kecamatan Balikpapan Timur, khususnya di Kelurahan Manggar, paska hadirnya jalan tol, daerah tersebut sekarang telah menjadi otoritas pihak Balai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Yang tiap kali kebanjiran, yakni Perumahan Panji, Perumahan Graha Mulawarman dan Perumahan Pondok Asri.
Untuk solusi ini, disampaikan anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Nurhadi Saputra mengatakan, daerah banjir tersebut telah menjadi ranah Balai Kementerian PUPR. Untuk itu Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui pihak Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Balikpapan pun terkesan dilema.
“Sekarang menjadi kewenangan Nasional, jadi mau menganggarkannya itu terbentur berwenang. Apalagi setelah adanya jalan tol,” kata Nurhadi kepada awak media di ruang Komisi III DPRD Balikpapan, pada Rabu (15/6/2022).
Nurhadi juga menyampaikan, guna meminta bantuan agar hal ini dapat diperjuangkan. Dia menghubungi pihak DPRD Provinsi dari sesama Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
“Yang sebelumnya, kemarin saya melakukan Sosialisasi Perda (Sosper) dengan mantan ketua partai, yakni Bapak Rusman Ya’qub, sekarang anggota DPRD Provinsi Kaltim,” ucapnya.
Dia menjelaskan, Insyaallah, akan membawa masalah tersebut ke rapat Badan Anggaran (Banggar). Pihaknya sudah berkomunikasi tentang masalah yang sering terjadi banjir. Dan pihak DPRD Provinsi itu yang juga sebagai ketua Bapemperda dan Perwakilan Banggar.
“Jalan tol ini kan hubungannya dengan balai, sedangkan balai itu kan komunikasinya ke Provinsi dan nasional. Dan beliau akan membawakan ini ke rapat Banggar. Jadi saya sampaikan kepada Bapak Rusman Ya’qub seperti itu, bahwa keadaannya Balikpapan Timur itu banjir salah satu penyebabnya yaitu adanya tol,” jelasnya.
“Mudah-mudahan dapat solusinya, juga bisa dibantu, jadi ya seperti itu salah satu bentuk perjuangan kami, berkomunikasi ke pihak di atas,” ungkapnya. (*)
