CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Muhaimin menghadiri rapat paripurna DPRD Balikpapan, dengan agenda kesepakatan KUA PPAS tahun 2024 antara wali kota dan DPRD Balikpapan.
Saat ditemui awak media, Muhaimin mengatakan, bahwa ini baru kesepakatan KUA PPAS APBD tahun 2024. Setelah ini ada pengesahan Perda APBD, dan KUA PPAS yang sudah disepakati tentu akan dievaluasi oleh gubernur.
“Jika sudah evaluasi, tentu akan ada masukan-masukan dari gubernur yang harus ditindaklanjuti, baik dari TAPD maupun Banggar DPRD,” ucap Sekda saat ditemui diruang rapat paripurna, Kamis (24/8/2023).
Selanjutnya akan dilakukan paripurna untuk pengesahan jumlah anggaran belanja.
“Untuk kesepakatan hari ini (Kamis, red) mengenai jumlah anggaran belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp 3,660 triliun untuk tahun 2024,” paparnya.
Tentu anggaran ini mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar Rp 3,5 triliun, dan ini bisa saja dievaluasi di APBD perubahan 2024.
“Evaluasi itu antara belanja yang dilakukan dengan pendapatan yang harus dicapai. APBD 2024 itu kan sifatnya belum real, karena potensi belanja dan pendapatan ada. Berbeda dengan Perubahan 2023 yang sudah real,” akunya.
Dirinya berharap, mudah-mudahan setelah ini bisa diusulkan ke gubernur untuk dilakukan evaluasi. Setelah itu baru bisa fokus di APBD Perubahan 2023.
Ditanya perihal penggunaan anggaran yang cukup besar di tahun 2024, ia katakan tetap mengenai program prioritas kepala daerah, diantaranya penanggulangan banjir, pendidikan dan kesehatan.
“Beberapa program prioritas seperti penanggulangan banjir, pendidikan dan kesehatan, itu kan ada mandatory spending, misalnya pendidikan harus 20 persen, kesehatan harus minimal 11 persen dan untuk infrastruktur 15 persen. Inilah yang menjadi perhatian kami, apalagi sangat cocok dengan program kepala daerah,” paparnya.
