CNBTV.CO.ID – Balikpapan – Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan mengusulkan Dana Operasional (DO) kader Posyandu sebesar Rp10 Miliar untuk penanganan kasus stunting yang meningkat di Kota Balikpapan.
Kepala DKK Balikpapan, Alwiati menerangkan, kader Posyandu merupakan ujung tombak pemerintah dalam menangani masalah stunting di lingkungan masyarakat.
“Karena kita tahu bahwa kader Posyandu yang mengetahui kondisi di lapangan seperti apa,” ucap Alwiati kepada awak media, Sabtu (5/10/2024).
Aselama ini, kata dia, kader Posyandu hanya mendapatkan biaya transportasi sebesar Rp50 ribu per hari/kunjungan dan tentu ini menjadi faktor rendahnya kunjungan Posyandu. Belum lagi saat kader secara aktif melakukan sistem jemput bola.
“Kalau Rukun Tetangga (RT) ada DO-nya, tapi kader posyandu kami tidak ada DO-nya,” keluh Alwi kepada media.
Atas pertimbangan ini, pihaknya mengusulkan adanya DO untuk kader Posyandu. Usulan ini salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam menangani percepatan penurunan kasus stunting di Balikpapan.
Berdasarkan data yang dihimpun DKK, kasus stunting di Balikpapan belakangan ini mengalami peningkatan dari semester pertama ke semester kedua.
“Peningkatan tersebut sebesar 2 persen, dari yang sebelumnya 19,6 persen menjadi 21,6 persen,” jelasnya.
Untuk itu, dirinya meminta kepada DPRD Balikpapan untuk turut mendukung penanganan serta penurunan kasus stunting di Kota Balikpapan.
Untuk menekan angka stunting, DKK Balikpapan telah membuat program pendampingan dan pemberian makanan tambahan kepada keluarga yang terdampak stunting.
“Paling utama adalah bagaimana meningkatkan status gizi untuk ibu hamil dan menyusui, sehingga bayinya akan mendapat asupan gizi yang cukup,” imbuhnya.
Alwi mengaku rata-rata seorang ibu di Balikpapan merupakan seorang pekerja, sehingga tidak dapat memberikan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif kepada anaknya.
Selain itu, pola asuh juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kasus stunting. “Bahkan, ibu hamil di Balikpapan tidak mau minum tablet penambah darah, sehingga saat melahirkan anaknya kekurangan gizi,” akunya.
Jika pengajuan DO itu terealisasi, maka anggaran itu akan mencakup sebanyak 1.788 RT. Untuk diketahui pada 2024 ini, jumlah Posyandu di kota Balikpapan ada sebanyak 1.688 Posyandu.
“Dari total tersebut, setiap RT memiliki lima kader Posyandu, sehingga total seluruhnya ada sekitar 8.440 kader Posyandu,” terangnya.
Ia berharap ini menjadi semangat kader Posyandu untuk lebih intens melakukan penimbangan anak dan mengawal keluarga yang memiliki anak stunting.
