CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Komisi III DPRD Balikpapan menyoroti pentingnya sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah. Hal itu mengemuka dalam pembahasan Rencana Kerja (Renja) 2027 bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja.
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan H Yusri menjelaskan, pihaknya telah memulai pembahasan dengan dua OPD, yakni Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang).
“Hari ini sebenarnya pembahasan kami terkait rencana kerja tahun 2027. Komisi III memiliki delapan mitra kerja dan sejauh ini baru dua yang kami bahas,” ujarnya kepada wartawan, pada Selasa (23/6/2026).
Menurut Yusri, pembahasan bersama Bappeda Litbang difokuskan pada upaya memperkuat kualitas perencanaan pembangunan kota agar selaras dengan implementasi di lapangan.
“Kami tidak ingin perencanaan berbeda dengan pelaksanaan. Karena itu kami meminta Bappeda Litbang mematangkan perencanaan agar tidak terjadi ketidaksinkronan antara yang tertuang di atas kertas dan kondisi di lapangan,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Sementara dalam rapat bersama Disperkim, Komisi III menyoroti penanganan kawasan kumuh di Balikpapan. DPRD mendorong agar kawasan kumuh tidak hanya ditata lebih baik, tetapi juga memiliki nilai estetika yang mampu mencerminkan wajah kota yang tertata.
Selain itu, Komisi III juga menggelar pertemuan dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Isu pengelolaan sampah menjadi perhatian utama karena masih menjadi persoalan yang dihadapi banyak daerah, termasuk Balikpapan.
“Kami menitikberatkan pada persoalan sampah. Pengelolaannya harus lebih baik, lebih terintegrasi, dan memiliki nilai ekonomi,” katanya.
Yusri mengapresiasi keterlibatan masyarakat dalam upaya penanganan sampah, termasuk inisiatif Wahyullah Bandung yang dinilai aktif mendorong pengelolaan sampah di Balikpapan.
“Kami bangga ada warga yang mau meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membantu menyelesaikan persoalan sampah di kota ini. Kami meminta DLH sebagai dinas pengampu untuk mendukung program-program yang dijalankan agar dapat berjalan optimal,” ujarnya.
Ia menyebut volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) telah mengalami penurunan. Jika sebelumnya berkisar 600–700 ton per hari, kini berada di angka sekitar 500 ton per hari.
Penurunan tersebut dinilai tidak lepas dari pengelolaan sampah yang mulai berjalan di tingkat kelurahan dan kecamatan. Namun, Yusri mengingatkan masih ada sejumlah program pengelolaan sampah yang sempat berjalan tetapi kemudian tidak lagi aktif.
Karena itu, ia meminta masyarakat melaporkan apabila menemukan fasilitas atau program pengelolaan sampah yang tidak beroperasi.
“Kalau memang ada yang tidak aktif lagi, laporkan kepada kami. Nanti akan kami dorong bersama DLH agar bisa diaktifkan kembali,” pungkasnya. (*)
