CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Penerapan aturan pelat nomor kendaraan ganjil-genap dalam antrean pembelian BBM di Balikpapan dinilai perlu dievaluasi. Sebab, kebijakan tersebut belum teruji mampu menjawab persoalan panjangnya antrean di sejumlah SPBU.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan Syarifuddin Oddang. Dia mengaku sejak kemarin terus mempertanyakan mekanisme penerapan kebijakan tersebut, termasuk dampaknya terhadap kendaraan yang belum mendapatkan BBM karena antreannya belum selesai pada hari yang sama.
“Saya kemarin banyak nanya sampai malam tadi. Saya tahu arahnya ke mana pertanyaannya. Hari ini antre sesuai dengan jadwal, kemudian pelatnya ganjil-genap sesuai tanggal,” kata Syarifuddin kepada wartawan, pada Kamis (27/8/2026).
Menurut dia, persoalan muncul ketika antrean kendaraan dengan pelat nomor sesuai ketentuan hari itu belum seluruhnya selesai. Misalnya, pada hari ganjil masih ada kendaraan yang belum mendapatkan BBM. Sementara keesokan harinya merupakan jadwal kendaraan berpelat nomor genap.
“Nah, itu dipertanyakan. Kalau hari ini ganjil dan antreannya masih tersisa, besok jadwalnya genap. Bisa masuk? Kan nggak bisa kalau berbicara ganjil-genap. Berarti harus menunggu lagi di sini,” ujarnya.
Karena itu, politikus Partai Hanura tersebut meminta pemerintah melakukan analisis lebih dahulu mengenai kebutuhan BBM dan sebaran SPBU di Balikpapan. Menurutnya, perlu dihitung berapa jumlah SPBU, lokasi mana saja yang menjadi titik kepadatan, serta persentase kendaraan yang berpotensi berpindah lokasi untuk mengisi BBM.
“Jadi kita perlu analisa dulu berapa pompa bensin, SPBU, kemudian yang mana-mana saja. Persentasenya bisa saja dari utara itu bisa ke kota mengisi atau di tengah. Pada saat dia lewat ternyata sudah kurang, lebih baik,” tuturnya.
Syarifuddin menilai kebijakan tersebut tidak bisa diterapkan secara serta-merta tanpa melihat kondisi di lapangan. Pemerintah kota, kata dia, diharapkan telah melakukan evaluasi dan kajian sebelum menetapkan mekanisme penjadwalan tersebut.
Dia juga menyoroti potensi tumpang tindih antara aturan ganjil-genap dan penggunaan barcode dalam pembelian BBM. Menurut pemahamannya, barcode menjadi bukti bahwa kendaraan atau pengguna tersebut diperbolehkan membeli BBM tertentu. Namun, apabila pada saat bersamaan diberlakukan aturan ganjil-genap, perlu diperjelas mana ketentuan yang menjadi acuan.
“Jangan sampai tumpang tindih antara ganjil-genap dengan barcode. Kalau penjadwalannya ganjil-genap, barcode berlaku selama itu barcode bisa dipakai. Berarti kalau saya ganjil, barcodenya masuk, ada barcodenya, itu sudah. Jadi tidak terpengaruh lagi dengan barcode itu,” jelasnya.
Dia mengatakan barcode pada dasarnya membuktikan bahwa pengguna dapat menggunakan BBM tertentu. Sementara aturan ganjil-genap berkaitan dengan hari kendaraan diperbolehkan mengantre atau membeli BBM.
“Barcode itu kan membuktikan saya bisa menggunakan Pertalite. Tapi kalau aturan ganjil-genap, berarti hari ini ditetapkan ganjil, besok genap. Jadi tidak dapat mengaku karena ganjil-genap memengaruhi saya. Pemahaman saya seperti itu karena saya tidak ikut sosialisasinya,” katanya.
Karena itu, Syarifuddin berencana berkomunikasi lebih lanjut untuk memastikan isi surat edaran pemerintah kota mengenai kebijakan tersebut. Dia juga menyinggung peran BPH Migas dalam pengaturan distribusi BBM.
“Makanya saya mau nanti coba komunikasi, karena saya tidak persis tentang masalah surat edaran oleh kota ini. Tapi menurut BPH Migas, dengan adanya BPH Migas, pendukung nggak untuk mengurangi kondisi BBM di tempat komitmen? Yang penting komitmen,” ujarnya.
Menurut Syarifuddin, persoalan BBM bersubsidi tidak hanya menyangkut Pertalite. Sebelumnya, antrean juga terjadi pada solar subsidi. Peralihan atau meningkatnya permintaan terhadap Pertalite disebut turut dipengaruhi oleh tingginya perbedaan harga dengan BBM nonsubsidi.
“Yang paling parah itu sekarang ini kan dulu solar subsidi, kemudian Pertalite. Kenapa Pertalite? Melonjaknya harga Pertamax sehingga orang turun ke Pertalite. Makanya saya bilang kita harus verifikasi dulu, diukur dulu, dianalisa dulu,” katanya.
Dia menegaskan kebutuhan BBM harus dikaji secara menyeluruh untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan masyarakat. Terlebih, apabila pasokan BBM tertentu berkurang, masyarakat berpotensi beralih ke jenis BBM lainnya.
“Kita kaji seberapa besar kebutuhan kita karena ini kan pengurangan dari Pertamax itu turun. Nah sekarang kan kosong yang orang mengantar di Pertamax kan dua, Pertalite dengan solar bersubsidi. Karena antara Pertalite dengan Pertamax itu terlalu tinggi, sekitar Rp 5 ribuan. Itu terlalu tinggi,” ungkapnya.
Terkait dukungan terhadap kebijakan ganjil-genap, Syarifuddin memilih tidak memberikan penilaian secara langsung. Dia mengatakan sebagai anggota DPRD, pihaknya pada prinsipnya mendukung kebijakan pemerintah selama ditujukan untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat.
“Saya tidak bisa mengatakan mendukung atau tidak. Tapi dari sisi kebijakan pemerintah, pasti kita dukung. Tidak mungkin saya lawan dulu, itu dulu,” tegasnya.
Namun, dukungan tersebut bukan berarti kebijakan tidak boleh dievaluasi. Menurut dia, efektivitas penerapan ganjil-genap harus dilihat setelah berjalan di lapangan.
“Tapi di dalam proses pelaksanaannya, makanya saya bilang tadi, nggak mungkin saya lawan dulu. Tapi kan ada solusi yang diberikan pemerintah, yaitu kita ganjil-genap. Itu solusi,” katanya.
Persoalannya, kata Syarifuddin, apakah solusi tersebut benar-benar mampu menjawab persoalan antrean BBM. Sebab, kebijakan itu belum teruji dalam kondisi nyata.
“Solusi ini apakah bisa menjawab tantangan antrean ini di bawah? Kan belum teruji,” ujarnya.
Dia mencontohkan antrean solar bersubsidi yang sebelumnya juga menjadi persoalan. Meski kebijakan telah diterapkan, antrean tetap dapat kembali muncul dalam waktu yang tidak terlalu lama.
“Solar bersubsidi selama ini kan disinyalir, ternyata terbukti. Di ujung sini, tahunya ada masuk, di 13.00, sebentar, tidak lama, sore ada antrean lagi. Ini belum masuk. Kemudian belum lagi menampung banyak,” tuturnya.
Karena itu, dia menilai kebijakan ganjil-genap dapat dipandang sebagai salah satu solusi, tetapi efektivitasnya masih harus dibuktikan melalui evaluasi.
“Kalau ini dihilangkan aman. Tapi artinya kalau dievaluasi untuk kesempurnaan mungkin enggak. Makanya tadi berbicara mendukung artinya secara umum, ini salah satu solusi. Tapi solusi ini apakah bisa menjawab tantangan persoalan ini? Bahasa saya, tunggu berjalan seperti itu, dievaluasi dulu,” katanya.
Syarifuddin mengaku persoalan antrean BBM sebenarnya telah berulang kali dia komunikasikan sejak 2022 hingga terakhir. (*)
