CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Persoalan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menjadi perhatian DPRD Kota Balikpapan. Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono menyatakan pihaknya akan memperjuangkan penambahan kuota Pertalite untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Minyak.
Budiono mengatakan, Komisi II DPRD Balikpapan mendapat kesempatan untuk menyampaikan persoalan tersebut kepada BPH Migas pada Jumat. Pertemuan itu rencananya dihadiri Komisi II DPRD Balikpapan bersama Dinas Perdagangan, Pemerintah Kota Balikpapan, serta wakil pemerintah kota.
“Terkait kuota berarti ya. Kita punya kuota. Kuota Pertalite kita ini pengajuannya dari Pemkot Balikpapan mengusulkan kuota Pertalite sebesar 177.039 kiloliter (KL) pada 2026, tetapi BPH Migas hanya mengakomodasi 51.868 KL,” kata Budiono, kepada wartawan, pada Rabu (9/9/2026).
Kondisi serupa juga terjadi pada kuota biosolar. Dari usulan Pemerintah Kota Balikpapan sebesar 88.667 KL, kuota yang terealisasi hanya sekitar 83.214 KL.
“Minta 177 KL, hanya disetujuin 51 KL. Sementara yang BBM solar itu, yang subsidi itu pengajuannya sekitar 88 ya, disetujuin 83 KL,” ujar politikus PDI Perjuangan tersebut.
Menurut Budiono, persoalan kuota tersebut turut berkaitan dengan kondisi antrean kendaraan di sejumlah SPBU. Khusus Pertalite, antrean yang panjang dinilai mengganggu arus lalu lintas karena kendaraan mengular hingga menutup badan jalan.
“Tapi kendalanya kan kemarin masalah yang ganjil genap, itu yang solar kan. Terus yang Pertalite kan permasalahannya yang menjadi harapan kan antreannya terlalu panjang karena menutup badan jalan yang jam 10 malam mulainya itu loh. Kalau bisa kan dievaluasi,” ujarnya.
Dia menjelaskan, penambahan kuota dan penyaluran BBM bersubsidi tidak semata-mata berkaitan dengan jumlah SPBU. Ada sejumlah regulasi dan kepentingan yang harus disinkronkan.
“Kalau misalkan diaktifkan, tapi kan tidak semuanya SPBU ya. Walaupun di rapat sebelumnya, di saat itu kita mengharapkan, kita memberikan masukan untuk SPBU yang solar agar ditambah lima. Tapi kenyataan enggak semudah itu kan,” kata Budiono.
Untuk penyaluran Pertalite, lanjut dia, jumlah penyalur sebelumnya sembilan dan diharapkan dapat bertambah menjadi 14. Namun, rencana tersebut masih harus disesuaikan dengan sejumlah regulasi.
“Pertalite penyalurannya dari sembilan tambah lima jadi 14. Tapi ternyata ada beberapa regulasi yang harus kita sinkronkan juga. Ya, banyak yang terkait. Nanti ada Dishub, ada Polres yang dalam hal ini lantasnya, juga usaha orang-orang yang ada di sekitar,” jelasnya.
Budiono menegaskan, besarnya selisih antara kuota Pertalite yang diajukan dan yang disetujui menjadi salah satu persoalan utama yang akan diperjuangkan DPRD Balikpapan.
“Pertalite 177, yang disetujui hanya 51. Jauh ya, itu yang kita perjuangkan,” tegasnya.
Dia berharap ada penambahan kuota BBM bersubsidi, termasuk untuk jenis BBM lainnya. Selain itu, DPRD juga mempertanyakan kemungkinan mengaktifkan kembali SPBU lama untuk membantu mengurai antrean dan memperluas akses masyarakat terhadap BBM bersubsidi.
“Nanti ada penambahan ini kayak BBM yang lainnya sudah banyak, tapi banyak belum yang disalurkan untuk yang subsidi. Apakah tidak diaktifkan lagi SPBU yang lama? Itu yang jadi masalah kan,” pungkas Budiono. (*)
