CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Upaya DPRD Kota Balikpapan mengatasi antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai membuahkan hasil. Pemerintah melalui BP Migas menyetujui penambahan kuota BBM bersubsidi jenis Pertalite sekitar 1.250 kiloliter (KL) hingga akhir Desember 2026.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono mengatakan, persetujuan tersebut diperoleh setelah rombongan DPRD Balikpapan mendatangi BP Migas. Sebanyak sekitar 29 anggota DPRD turut dalam kunjungan tersebut berdasarkan surat perintah Ketua DPRD.
“Kami datang ke BP Migas untuk meminta penambahan kuota BBM bersubsidi. Kami ditemui Komisaris BP Migas, ada Pak Tifatul dan Pak Baskara,” kata Budiono kepada wartawan, pada Senin (14/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, DPRD menyampaikan permohonan penambahan sekaligus realisasi kuota BBM bersubsidi sebagaimana surat dari kepala daerah. Khususnya untuk Pertalite dan Bio Solar.
Hasilnya, permohonan penambahan kuota Pertalite disetujui sekitar 1.250 KL hingga penghujung tahun. Namun, kuota tersebut masih memungkinkan bertambah apabila hasil evaluasi menunjukkan kebutuhan yang lebih besar.
“Permohonan kami disetujui ditambah sekitar 1.250 KL sampai akhir Desember nanti. Itu pun akan dievaluasi, bisa tambah lagi,” ujarnya.
Tak hanya kuota, DPRD juga meminta penambahan titik penyaluran BBM bersubsidi. Hasil pembahasan dengan BP Migas menyetujui tambahan lima SPBU sebagai penyalur.
Dua SPBU tambahan telah mulai beroperasi pada Sabtu (12/9/2026). Sementara tiga SPBU lainnya ditargetkan beroperasi paling lambat 17 September.
Dengan tambahan lima SPBU tersebut, Budiono berharap distribusi BBM bersubsidi di Balikpapan lebih merata. Langkah itu juga diharapkan dapat mengurai antrean panjang yang selama ini terjadi di sejumlah SPBU.
“Jadi itu untuk menghindari antrean panjang, sekaligus menghindari evaluasi edaran wali kota terkait antrean malam,” jelasnya.
DPRD, lanjut Budiono, juga meminta pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi diperketat. Pengawasan diperlukan agar BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Menurut dia, pengawasan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum (APH). Masyarakat dan seluruh pihak terkait juga memiliki peran dalam memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.
“Teman-teman juga, pengawasannya jangan lupa. Bukan hanya tugas APH untuk mengawasi penyaluran BBM subsidi, tapi kita semua,” tegasnya.
Selain Pertalite, DPRD Balikpapan turut mengajukan penambahan kuota Bio Solar. Namun, keputusan mengenai tambahan Bio Solar tersebut masih menunggu rapat BP Migas yang dijadwalkan pada akhir September.
Budiono menjelaskan, besaran tambahan 1.250 KL untuk Pertalite dihitung berdasarkan kebutuhan penyaluran dari lima SPBU tambahan hingga akhir Desember. Artinya, angka tersebut bukan batas akhir yang tidak dapat berubah.
Jika antrean masih panjang dan kebutuhan masyarakat meningkat, kuota tambahan tersebut masih dapat dievaluasi untuk kembali ditambah.
Untuk kebutuhan tahun depan, DPRD Balikpapan juga berencana mengajukan kuota lebih besar sejak awal sebagai langkah antisipasi. Hal itu dilakukan dengan belajar dari persoalan kekurangan kuota yang terjadi tahun ini.
“Kami mengajukan di atas 100 ribu, pastinya minta realisasi. Harapannya realisasinya 100 ribu,” kata Budiono.
Dia menyebut, berdasarkan informasi yang diterima, salah satu pertimbangan dalam kebijakan kuota BBM bersubsidi adalah kondisi harga minyak dunia. Situasi geopolitik, termasuk perang di Timur Tengah, turut menjadi faktor yang memengaruhi kondisi harga minyak.
Selain itu, subsidi BBM harus dibagi untuk seluruh wilayah Indonesia. Karena itu, kebutuhan dan alokasi masing-masing daerah turut menjadi pertimbangan.
Budiono menilai kondisi harga BBM saat ini berbeda cukup jauh dibandingkan 2023 dan 2024. Karena itu, pengajuan kuota untuk tahun depan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat Balikpapan.
Di sisi lain, DPRD Balikpapan juga mendorong penambahan jumlah SPBU di kota tersebut. Ketua Komisi II DPRD Balikpapan sebelumnya menyoroti ketimpangan jumlah SPBU antara Balikpapan dan Samarinda.
Menurut Budiono, salah satu persoalan yang membuat investor enggan membangun SPBU di Balikpapan bisa berkaitan dengan persoalan legalitas maupun regulasi.
Sebagai solusi, DPRD mendorong pemanfaatan aset milik Pemerintah Kota Balikpapan untuk pembangunan SPBU melalui kerja sama dengan Pertamina.
“Karena kita punya lahan, pemerintah kota punya lahan, kita coba kerjasamakan dengan Pertamina untuk dibangunkan SPBU. Nanti bentuknya seperti apa, perusahaan kita juga siap mengawal,” ujarnya.
Dia menyebut terdapat sejumlah aset Pemkot Balikpapan yang saat ini belum dimanfaatkan dan berpotensi digunakan untuk pembangunan SPBU.
“Intinya ada perusahaan kita punya bankot aset yang hari ini tidak terpakai untuk nanti bisa dibuat SPBU,” katanya.
Budiono mengatakan, lokasi pembangunan nantinya tetap bergantung pada kesesuaian lahan dan mekanisme kerja sama yang disepakati. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah agar SPBU yang dibangun juga dapat berfungsi sebagai titik penyaluran BBM bersubsidi.
“Kalau itu nanti, tapi dibangunkan dulu. Banyak di kilo itu yang bisa dibangun SPBU. Tergantung lahannya saja di sini. Aset Pemkot,” pungkasnya. (*)
