CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Upaya Pemerintah Kota Balikpapan memperkuat penanganan penyalahgunaan narkotika terus dilakukan. Salah satunya dengan memperluas layanan rehabilitasi melalui penambahan fasilitas Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).
Saat ini, tiga puskesmas di Balikpapan telah menjadi bagian dari layanan IPWL. Yakni Puskesmas Prapatan, Puskesmas Mekarsari, dan Puskesmas Baru Tengah.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan Andi Arif Agung mengatakan, keberadaan IPWL memiliki peran penting dalam sistem penanganan penyalahguna dan pecandu narkotika. Terutama dalam memastikan proses rehabilitasi berjalan secara berkelanjutan.
“Untuk para penyalahguna dan pecandu, dalam proses rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi ini harus termonitor terus. Artinya pergerakan dan aktivitasnya,” ujar Andi, pada Senin (14/9/2026).
Menurut dia, pemantauan menjadi bagian penting untuk memastikan penerima layanan menjalani proses rehabilitasi dengan baik. Dengan begitu, peluang pengguna maupun pecandu untuk pulih juga semakin besar.
“Kita berharap para pengguna, penyalahguna dan para pecandu ini bisa total sembuh,” katanya.
Penambahan fasilitas IPWL dari sebelumnya hanya satu menjadi tiga puskesmas dinilai sebagai langkah penguatan layanan pemerintah daerah dalam menangani persoalan narkotika. Namun, pengawasan dinilai tidak cukup hanya dilakukan selama proses rehabilitasi.
Lingkungan sosial di sekitar penerima layanan juga perlu menjadi perhatian. Sebab, kondisi lingkungan turut memengaruhi proses pemulihan pengguna maupun pecandu narkotika.
“Situasi-situasi lingkungan yang lainnya juga harus termonitor. Ini penting,” jelasnya.
Penguatan layanan IPWL tersebut menjadi bagian dari pembahasan DPRD Balikpapan dalam penyusunan regulasi mengenai fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika (P4GN).
Andi menjelaskan, DPRD memiliki posisi pada aspek regulasi. Sementara pelaksanaan teknis di lapangan nantinya menjadi tanggung jawab Pemkot Balikpapan melalui perangkat daerah terkait.
“Kalau kita kan regulasi, DPRD kan regulasi. Kalau di perda hari ini adalah pembahasan draft P4GN-nya,” ujarnya.
Melalui regulasi tersebut, DPRD berharap tanggung jawab Pemkot Balikpapan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dapat semakin luas. Tidak hanya menyangkut pencegahan, tetapi juga mencakup rehabilitasi dan pengawasan.
Andi menyebut, penggunaan kata “fasilitasi” dalam judul regulasi menjadi penegasan bahwa pemerintah kota diharapkan memiliki peran lebih besar dalam mendukung penanganan persoalan narkotika.
“Harapannya kemudian pemerintah kota ini punya tanggung jawab yang jauh lebih luas terhadap pencegahan penyalahgunaan narkotika,” pungkasnya. (*)
