CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Realisasi sejumlah aspirasi masyarakat di Kota Balikpapan masih terkendala kondisi fiskal daerah. Efisiensi anggaran yang terjadi di berbagai sektor membuat sejumlah program yang sebelumnya telah diusulkan melalui DPRD harus ditunda pelaksanaannya.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Muhammad Taqwa mengatakan, penyerapan aspirasi masyarakat salah satunya dilakukan melalui agenda reses. Dalam kegiatan tersebut, anggota DPRD turun langsung ke daerah pemilihan (dapil) untuk mendengar dan menampung berbagai usulan warga.
Menurut dia, usulan yang disampaikan masyarakat, mulai perbaikan jalan hingga pembangunan sarana dan prasarana, selanjutnya dihimpun anggota DPRD untuk dimasukkan ke dalam program pemerintah.
“Alur aspirasi yang dilakukan teman-teman DPRD kemudian diinput dalam bentuk program. Salah satunya melalui reses. Secara berkala teman-teman DPRD turun ke dapil,” kata Taqwa kepada wartawan, pada Senin (14/9/2026).
Namun, realisasi usulan tersebut tetap bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Kondisi fiskal menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan program yang dapat dijalankan pada tahun berjalan.
Taqwa menjelaskan, saat ini efisiensi anggaran terjadi di berbagai sektor, tidak hanya di Balikpapan tetapi juga di hampir seluruh wilayah Indonesia. Kondisi tersebut berdampak terhadap sejumlah kegiatan yang sebelumnya diusulkan masyarakat melalui DPRD.
“Teman-teman saya pikir sudah memasukkan itu ke usulan program, ke SIPD. Namun ketika melihat kekuatan fiskal kita tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di tahun berjalan,” jelasnya.
Dia menegaskan, tertundanya sejumlah program bukan berarti aspirasi masyarakat dicoret atau tidak diperhatikan. Sebagian usulan tetap masuk dalam perencanaan dan dapat direalisasikan ketika kondisi keuangan daerah memungkinkan.
Sebagai contoh, usulan yang diajukan pada 2025 diharapkan dapat dieksekusi pada 2026 atau 2027. Namun, apabila anggaran yang tersedia tidak mencukupi, pemerintah dan DPRD harus melakukan seleksi terhadap program berdasarkan skala prioritas.
“Misalnya ada 10 usulan, ternyata anggarannya hanya bisa meng-cover dua sampai tiga usulan. Tentunya ada tujuh usulan yang harus kita tunda pelaksanaannya sampai anggaran kembali tersedia untuk meng-cover itu,” ujarnya.
Selain melalui DPRD, masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasi melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Usulan yang disampaikan melalui forum tersebut juga menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah.
Karena itu, Taqwa meminta masyarakat memahami bahwa adanya penundaan realisasi sejumlah program tidak serta-merta berarti aspirasi tersebut dihapus.
“Sekali lagi, saya ingin menyampaikan bahwa ini tidak dicoret anggarannya, tapi ditunda pelaksanaannya sampai keuangan bisa mengatur itu semua,” tegasnya.
Terkait upaya memulihkan kepercayaan masyarakat di tengah banyaknya program yang belum terealisasi, Taqwa menilai persoalan tersebut lebih berkaitan dengan keterbatasan fiskal daerah.
Menurut dia, masyarakat perlu mengetahui bahwa terjadi pengurangan kemampuan fiskal sehingga tidak seluruh program dapat dilaksanakan sekaligus.
“Ini bukan persoalan kepercayaan. Masyarakat juga harus mengetahui bahwa memang ada pengurangan fiskal kita, ada keterbatasan,” katanya.
Dia mengibaratkan kondisi tersebut seperti dana yang sebelumnya diperkirakan tersedia, tetapi ternyata belum turun sesuai harapan. Akibatnya, program yang telah direncanakan belum dapat langsung dilaksanakan.
“Uang yang tadinya kita prediksi ada, tiba-tiba dananya belum turun. Artinya kita mau beli barangnya, tapi dananya belum ada,” ujarnya.
Di sisi lain, Taqwa menyebut Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi keterbatasan fiskal. Salah satunya dengan mengoptimalkan sejumlah sektor dan potensi pendapatan asli daerah (PAD).
“Beberapa sektor PAD, potensi-potensi PAD itu semua digalakkan. Ini salah satu upaya untuk meng-cover kegiatan-kegiatan yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat,” jelasnya.
Selain mengoptimalkan PAD, pemerintah daerah juga berharap adanya dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan.
Taqwa menyebut, berdasarkan informasi yang diterimanya, pemerintah provinsi bersama beberapa kepala daerah di Kalimantan Timur berencana mendatangi pemerintah pusat untuk menanyakan terkait dana bagi hasil tersebut.
“Kita sama-sama berharap, mudah-mudahan bisa mendapat angin segar, bisa dapat suntikan anggaran lagi. Yang sebenarnya ini haknya daerah untuk mendapatkan supporting dana bagi hasil dan seterusnya,” pungkasnya. (*)
