CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Regulasi penanggulangan bencana dan ketertiban kota di Balikpapan bakal diperkuat. DPRD Kota Balikpapan mulai membahas dua rancangan peraturan daerah (Raperda) yang dinilai penting untuk merespons dinamika perkotaan dan potensi ancaman bencana yang semakin kompleks.
Pembahasan tersebut diawali melalui Rapat Paripurna ke-14 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026/2027 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan, pada Senin (14/9/2026).
Dalam rapat itu, disampaikan Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan terkait dua Raperda. Yakni, perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah serta Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Balikpapan Muhammad Taqwa, didampingi Wakil Ketua DPRD Balikpapan Yono Suherman dan Budiono. Sementara Wali Kota Balikpapan diwakili Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo.
Rapat tersebut turut dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perangkat daerah (OPD), stakeholder, instansi terkait, serta tamu undangan lainnya.
Muhammad Taqwa mengatakan, rapat paripurna tersebut merupakan tahapan awal pembahasan dua Raperda. Salah satunya terkait perubahan Perda Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.
Menurut dia, revisi regulasi tersebut diperlukan untuk merespons dinamika ancaman bencana yang kian kompleks.
“Langkah ini menjadi strategi krusial agar regulasi daerah tetap relevan dalam mengantisipasi berbagai potensi risiko baru, seperti dampak perubahan iklim hingga krisis non-alam,” kata Taqwa, pada Senin (14/9/2026).
Selain itu, pembaruan aturan diharapkan memperluas cakupan bantuan bagi masyarakat terdampak secara lebih adil dan responsif. Sekaligus memperkuat koordinasi antara instansi pemerintah, sektor swasta, serta peran aktif seluruh pemangku kepentingan.
“Secara keseluruhan, pembaruan regulasi ini menegaskan komitmen daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang adaptif, efektif, dan berkeadilan,” lanjutnya.
Dengan payung hukum yang lebih kuat dan komprehensif, perlindungan terhadap keselamatan warga diharapkan semakin optimal. Ketahanan Kota Balikpapan dalam menghadapi potensi bencana pun dapat diperkuat, sejalan dengan upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Sementara itu, Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat disiapkan untuk menjawab tantangan yang muncul seiring pertumbuhan penduduk Balikpapan.
Taqwa menyebut, pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun memicu ketidakseimbangan antara jumlah warga dengan ketersediaan fasilitas publik serta ruang permukiman yang layak.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu gangguan terhadap ketertiban, ketenteraman, dan keamanan kota.
“Regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu memberikan jaminan perlindungan secara optimal di tengah kompleksitas permasalahan perkotaan,” ujarnya.
Karena itu, penyesuaian aturan dinilai menjadi langkah mendesak agar regulasi semakin adaptif dan fleksibel terhadap dinamika sosial. Di sisi lain, keterpaduan hubungan antarlembaga juga perlu diperkuat untuk menghadirkan penegakan hukum yang lebih efektif di lapangan.
Dalam hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ditempatkan sebagai salah satu elemen utama dalam mengawal dan menegakkan peraturan daerah.
“Bukan sekadar pelengkap. Melalui sinergi kelembagaan yang solid, transparansi, akses kewenangan, dan komitmen penegakan hukum yang terpadu, kita dapat mengatasi ketidakteraturan ruang serta mewujudkan Kota Balikpapan yang tertib, aman, berkesinambungan, menuju cita-cita kota yang modern,” tegas Taqwa.
Setelah penyampaian pandangan tersebut, Taqwa mempersilakan Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo menyampaikan nota penjelasan pemerintah daerah mengenai dua Raperda tersebut. (*)
