CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pembangunan Pasar Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, menjadi perhatian Fraksi PKB yang tergabung bersama Hanura dan Demokrat di DPRD Kota Balikpapan.
Juru Bicara Fraksi PKB, Taufik Qul Rahman, mengatakan, pembangunan pasar tersebut menggunakan Dana Tanggap Darurat atau BTT. Nilainya semula mencapai Rp4,6 miliar. Anggaran itu selanjutnya akan dibayarkan melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Informasi tersebut diketahui saat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Balikpapan melakukan pembahasan. Dari pembahasan tersebut, muncul sejumlah pertanyaan dari Banggar DPRD terkait penggunaan anggaran BTT untuk pembangunan Pasar Sepinggan.
Dalam perkembangannya, anggaran BTT tersebut dipangkas menjadi Rp3 miliar. Salah satu alasannya, progres pekerjaan pembangunan pasar telah mencapai 46 persen.
Ketua DPRD Kota Balikpapan Alwi Al Qadri menegaskan, seluruh kegiatan yang menggunakan anggaran daerah telah melalui proses pembahasan. Karena itu, dia menilai anggapan bahwa kegiatan tersebut tidak dibahas merupakan kekeliruan.
“Kalau menurut saya, semua kegiatan-kegiatan melalui pembahasan. Jadi kalau ada yang menyampaikan tidak dibahas, ya menurut saya keliru,” kata Alwi.
Dia menjelaskan, pembangunan Pasar Sepinggan juga menjadi bagian dari pembahasan karena berkaitan langsung dengan kondisi masyarakat, khususnya para pedagang yang terdampak kebakaran.
“Karena setahu saya semua kegiatan-kegiatan yang kita bahas termasuk Pasar Sepinggan itu, ya, TPS Pasar Sepinggan. Ya mungkin masing-masing punya persepsi, punya pandangan. Kita ini sebenarnya lebih ke kalau bicara memperhatikan masyarakat itu kan pedagang kita, warga kita. Pedagang terbakar, ya kita dananya kan nggak ada,” ujarnya.
Menurut Alwi, keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus mencari sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk pembangunan kembali fasilitas yang terdampak bencana. Salah satu sumber yang dapat dialokasikan adalah BTT.
“Kalau mau kita mengambil dananya kan secara otomatis kan dana dari BTT yang bisa kita alokasikan untuk membangun,” katanya.
Alwi menilai penggunaan BTT untuk pembangunan Pasar Sepinggan tidak menjadi persoalan selama mekanisme penganggarannya dilakukan sesuai pembahasan.
“Nah, saya pikir tidak ada yang salah dalam hal ini untuk kita menganggarkan menggunakan dana BTT,” tegasnya.
Dia kembali menekankan bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk kebutuhan masyarakat. Terlebih, kondisi pedagang yang terdampak kebakaran membutuhkan penanganan.
“Sekarang gini, kalau menurut sekarang itu kan anggaran itu kan harus pro ke masyarakat. Sekarang masyarakat kita lagi susah nih kebakaran, masa kita harus diam, masa kita harus tidak memperhatikan pada pedagang yang masyarakat kita pada terbakar nih tempatnya, apa kita harus diam?” tuturnya.
Alwi mengatakan, persoalan kemudian muncul karena tidak tersedia anggaran khusus untuk pembangunan tersebut. Karena itu, BTT menjadi opsi yang dapat digunakan.
“Ya kita bangun. Anggarannya dari mana? Nggak ada anggarannya. Secara otomatis kita cari dari BTT, dari dana tanggap darurat,” jelasnya.
Dia menyebut kebutuhan awal yang diusulkan mencapai sekitar Rp4,5 miliar hingga Rp4,6 miliar. Namun, setelah mempertimbangkan keterbatasan anggaran daerah, nilai tersebut kemudian disesuaikan menjadi sekitar Rp3 miliar.
“Kurang lebih Rp3 miliar seperti tadi yang disampaikan, dari usulannya Rp4 lebih. Karena kita mengingat juga anggaran kita terbatas,” ujarnya.
Alwi menambahkan, pada awalnya dirinya mengusulkan agar kebutuhan pembangunan tersebut dialokasikan sekitar Rp2 miliar. Namun, setelah dilakukan perhitungan, nilai tersebut dinilai belum mencukupi kebutuhan pembangunan.
“Sebenarnya awalnya saya mau minta kemarin itu Rp2 miliar. Cuma memang benar-benar nggak bisa, benar-benar nggak akan mampu kalau menggunakan anggaran hanya Rp2 miliar. Ya sudah kita hitung-hitung, itu juga sebenarnya masih kurang,” katanya.
Meski demikian, menurut Alwi, kondisi keuangan daerah saat ini membuat penambahan anggaran tidak bisa dilakukan secara leluasa. Tahun 2026 menjadi tahun pertama penerapan efisiensi anggaran yang berdampak terhadap pemerintah daerah.
“Tapi ya kita juga nggak bisa paksakan. Anggaran sangat-sangat terbatas mengingat tahun ini tahun pertama efisiensi,” ujarnya.
Dia menyebut kebijakan efisiensi anggaran tidak hanya dirasakan Pemerintah Kota Balikpapan. Menurutnya, kondisi serupa terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
“Bukan hanya Kota Balikpapan, ini se-Indonesia Raya efisiensi. Jujur saja berat memang. Berat. Hampir semua daerah memang saat ini diuji pemangkasan,” kata Alwi.
Di sisi lain, Alwi menyebut pemerintah daerah masih memiliki anggaran yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH). Dia menyebut, dari sekitar Rp413 miliar DBH, baru sekitar Rp12 miliar yang dibayarkan.
“Kalau tidak salah Rp413 miliar, dana DBH kita baru dibayarkan baru Rp12 miliar, masih ada sekitar Rp400 miliar. Nggak tahu kapan dibayarnya selanjutnya, saya juga kurang paham. Yang mudah-mudahan tahun depan,” ungkapnya.
Alwi berharap kebijakan efisiensi tidak lagi berlanjut pada tahun mendatang. Namun, terkait pencairan DBH, dia mengaku belum mengetahui secara pasti kapan sisa dana tersebut akan dibayarkan.
“Efisiensi ini sudah tidak lagi, mudah-mudahan kita berharap,” katanya.
Terkait komunikasi dengan pemerintah pusat mengenai DBH, Alwi mengatakan DPRD tetap memperoleh informasi mengenai anggaran yang masuk. Dia menegaskan tidak ada persoalan transparansi dalam pembahasan anggaran tersebut.
“Jadi DBH-nya itu tidak bisa berharap juga mau dibayarkan atau tidak? Kita tidak paham dari Pemerintah Kota bagaimana komunikasinya. Tapi yang jelas ini tidak pernah ada namanya tidak transparan, pasti kita disampaikan kok, berapa yang masuk, anggaran yang masuk,” ujarnya.
Dia menambahkan, setiap anggaran yang masuk dari pemerintah pusat akan dibahas bersama dalam proses penganggaran daerah. (*)
