CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Sejumlah persoalan di Kota Balikpapan menjadi perhatian Fraksi Partai Keadilan Sejahtera-Partai Persatuan Pembangunan (PKS-PPP) dalam Rapat Paripurna ke-16 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026/2027 DPRD Balikpapan, pada Rabu (23/9/2026).
Dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Balikpapan tersebut, fraksi-fraksi menyampaikan pemandangan umum terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Anggota DPRD Balikpapan Japar Sidik saat menyampaikan pemandangan umum Fraksi PKS-PPP mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Perubahan APBD 2026. Proses tersebut dilakukan sejak penyusunan KUA-PPAS hingga pembahasan antara Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dan Organisasi Perangkat Daerah.
“Ucapan terima kasih juga kami berikan kepada Bapak Wali Kota Balikpapan yang telah menyampaikan Nota Penjelasan Wali Kota atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026,” kata Japar.
Sebelum memberikan tanggapan terhadap nota penjelasan tersebut, Fraksi PKS-PPP turut menyoroti sejumlah persoalan yang tengah terjadi di Kota Balikpapan.
Salah satunya mengenai meningkatnya jumlah penderita diare akut. Japar menyebut, pada pekan sebelumnya jumlah kasus telah mencapai 524 kasus.
Karena itu, Fraksi PKS-PPP mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap kebersihan, sanitasi, air minum, serta keamanan pangan, terlebih di tengah kondisi kemarau.
“Dan bagi instansi terkait agar bisa mengantisipasi lonjakan penderita dengan kesiapan di setiap UPTD Kesehatan, mengingat kemarau diprediksi masih berlanjut sampai dengan bulan Oktober,” ujarnya.
Selain kesehatan, persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi juga menjadi perhatian Fraksi PKS-PPP.
Fraksi tersebut mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Balikpapan bersama DPRD yang meminta tambahan kuota BBM bersubsidi. Tambahan kuota tersebut mencapai 1.250 kiloliter untuk memenuhi kebutuhan hingga Desember.
Upaya penertiban penjualan BBM eceran yang dilakukan pemerintah kota bersama aparat terkait juga mendapat apresiasi. Namun, Japar menyebut antrean panjang kendaraan masih terjadi di sejumlah titik ruas jalan.
Karena itu, Fraksi PKS-PPP meminta Pemerintah Kota Balikpapan dan Patra Niaga menambah jumlah SPBU yang menyediakan Biosolar subsidi dan Pertalite.
Fraksi tersebut juga meminta tambahan kuota BBM bersubsidi karena kuota yang tersedia saat ini dinilai masih jauh dari kebutuhan yang diusulkan Pemerintah Kota Balikpapan, yakni 177.039 kiloliter.
“Perlu kejelasan dasar penetapan kuota Bio Solar dan Pertalite untuk Balikpapan, di mana kebutuhan masyarakat Balikpapan harus menjadi pertimbangan dalam evaluasi kuota,” kata Japar.
Soroti Penurunan Pendapatan Daerah
Dalam pemandangan umumnya, Fraksi PKS-PPP juga memberikan perhatian terhadap struktur Perubahan APBD 2026.
Japar mengatakan, Perubahan APBD 2026 disusun untuk menyesuaikan rencana keuangan daerah dengan kondisi riil di lapangan. Penyesuaian tersebut merupakan respons terhadap dinamika pelaksanaan APBD murni 2026.
Menurut fraksi tersebut, penyesuaian anggaran diperlukan untuk menjaga efektivitas program pembangunan, kesinambungan pelayanan publik, serta kualitas dan efisiensi belanja daerah.
Penyesuaian itu juga dilakukan dengan menyelaraskan kembali target pendapatan dengan potensi dan kemampuan riil daerah.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah penurunan estimasi pendapatan daerah sekitar Rp73,7 miliar lebih. Penurunan tersebut terjadi karena target Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkurang sekitar Rp86 miliar lebih.
Fraksi PKS-PPP menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian dalam kebijakan rasionalisasi belanja daerah.
“Fraksi kami menekankan perlunya evaluasi dalam optimalisasi pajak dan retribusi. Sebagai kota penyangga IKN, Balikpapan mengalami lonjakan populasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi. Tetapi penerimaan daerah belum optimal,” jelas Japar.
Untuk mengoptimalkan PAD, Fraksi PKS-PPP menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada Pemerintah Kota Balikpapan.
Pertama, melalui digitalisasi dan penutupan kebocoran pada sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
Menurut fraksi tersebut, hasil inspeksi mendadak DPRD menemukan adanya celah kebocoran signifikan pada sektor PBJT, termasuk restoran, hotel, hiburan, dan parkir.
Penggunaan alat perekam transaksi atau tapping box dinilai masih menjangkau sedikit wajib pajak dan dalam praktiknya disebut sering dimatikan.
Fraksi PKS-PPP mengusulkan agar seluruh usaha hotel, kuliner berskala besar, dan hiburan diwajibkan mengintegrasikan sistem POS atau kasir dengan server BPPDRD secara real time.
Selain itu, fraksi tersebut meminta pemberian sanksi administrasi yang tegas bagi pelaku usaha yang terbukti mematikan alat perekam transaksi.
Kedua, penataan dan digitalisasi parkir tepi jalan atau on street parking.
Fraksi PKS-PPP menilai potensi retribusi parkir di koridor utama bisnis, seperti Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan MT Haryono, belum optimal karena masih didominasi pembayaran secara tunai.
Sebagai solusi, fraksi tersebut mengusulkan penerapan sistem pembayaran parkir non-tunai melalui QRIS maupun e-money di koridor yang memiliki kepadatan lalu lintas tinggi. Sistem serupa, menurut mereka, telah diterapkan di Surabaya dan Yogyakarta.
Ketiga, pemberdayaan BUMD dan optimalisasi aset daerah yang mangkrak.
Fraksi PKS-PPP menilai kontribusi dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta retribusi pemanfaatan barang milik daerah masih tergolong minim.
Karena itu, diperlukan evaluasi terhadap kinerja BUMD agar mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap PAD.
Fraksi tersebut juga meminta Pemerintah Kota Balikpapan melakukan inventarisasi terhadap lahan kosong milik pemerintah kota untuk dioptimalkan melalui skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) maupun Build-Operate-Transfer (BOT).
Rasionalisasi Belanja Harus Tetap Jaga Layanan Publik
Selain pendapatan, Fraksi PKS-PPP menyoroti kebijakan rasionalisasi belanja daerah.
Fraksi tersebut memahami perlunya rasionalisasi belanja dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efektivitas, kesiapan pelaksanaan, serta kemampuan keuangan daerah.
Terlebih, keterbatasan anggaran dan waktu pelaksanaan yang hanya sekitar tiga bulan membuat pemerintah daerah harus menentukan skala prioritas.
Untuk proyek fisik, Fraksi PKS-PPP meminta agar pemerintah memprioritaskan penyelesaian proyek yang sedang berjalan.
Namun, keterbatasan anggaran diingatkan tidak boleh sampai mengurangi standar pelayanan publik, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, program penanggulangan bencana, serta infrastruktur darurat.
Pemandangan umum tersebut menjadi bagian dari tanggapan Fraksi Gabungan PKS-PPP terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan atas Raperda tentang Perubahan APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026. (*)
