CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Pembahasan Perubahan APBD Kota Balikpapan 2026 memasuki penghujung proses di DPRD. Setelah fraksi-fraksi menyampaikan pendapat akhir, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2026 selanjutnya menunggu tahapan evaluasi gubernur sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Tahapan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-18 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026/2027 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Balikpapan, pada Senin (28/9/2026).
Dalam rapat itu, DPRD membahas dua agenda. Pertama, penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap jawaban Wali Kota Balikpapan atas Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Kedua, pengumuman penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Ketua DPRD Kota Balikpapan Alwi Al Qadri mengatakan, Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 sebelumnya telah melalui proses evaluasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Evaluasi tersebut mengacu pada keputusan Gubernur terkait evaluasi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 serta Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
“Rancangan peraturan daerah tersebut telah selesai dievaluasi. Untuk itu, Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan registrasi Lembaran Daerah Kota Balikpapan atas peraturan daerah tersebut,” kata Alwi dalam rapat paripurna.
Perda tersebut kemudian diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2026 pada 10 September 2026.
Dengan pengundangan tersebut, Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 resmi ditetapkan menjadi Perda Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Sementara itu, pembahasan Perubahan APBD 2026 kini berada pada tahap akhir di tingkat DPRD. Penyampaian pendapat akhir fraksi menjadi bagian terakhir dari rangkaian pembahasan sebelum raperda tersebut masuk evaluasi gubernur.
Sebelumnya, pada Jumat (25/9/2026), Pemerintah Kota Balikpapan telah menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Berbagai saran, pendapat, tanggapan, dan pertanyaan dari fraksi telah dijawab pemerintah daerah dalam rapat paripurna sebelumnya.
“DPRD pada hari ini merupakan tahapan terakhir dari serangkaian pembahasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebelum dilakukan evaluasi gubernur untuk kemudian dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah,” pungkasnya. (*)
