CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Fraksi Gerindra DPRD Kota Balikpapan menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Sikap tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-18 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026/2027 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan, pada Senin (28/9/2026). Agenda rapat yakni penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap jawaban Wali Kota Balikpapan atas Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Juru Bicara Fraksi Gerindra, Danang Eko Susanto, mengatakan keputusan tersebut tidak sekadar menjadi sikap politik fraksi. Namun, juga merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap keputusan anggaran memiliki arah, ukuran, dan manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Menurut dia, setiap keputusan anggaran pada akhirnya akan kembali kepada masyarakat.
“Di sanalah ukuran sebuah kebijakan menemukan maknanya, apakah ia mampu menjawab kebutuhan hari ini, sekaligus menjaga masa depan Balikpapan,” kata Danang.
Dalam pendapat akhirnya, Fraksi Gerindra menyampaikan sejumlah catatan. Salah satunya terkait pentingnya menjaga kesehatan fiskal daerah.
Fiskal yang Sehat
Fraksi Gerindra mencatat langkah kehati-hatian Pemerintah Kota Balikpapan dalam menghadapi ketidakpastian penerimaan transfer. Prinsip untuk tidak membangun belanja di atas penerimaan yang belum pasti dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga ruang fiskal daerah.
Di sisi lain, setiap hak fiskal daerah tetap perlu diperjuangkan secara konsisten.
Fraksi Gerindra memandang disiplin fiskal bukan sekadar persoalan menjaga keseimbangan APBD. Lebih dari itu, disiplin fiskal diperlukan untuk memastikan pemerintah tetap memiliki kapasitas membiayai kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
Belanja Harus Memberi Hasil
Fraksi Gerindra juga memahami adanya penyesuaian dan rasionalisasi belanja dalam Perubahan APBD 2026. Namun, efisiensi menurut fraksi tidak boleh berhenti pada pengurangan angka anggaran.
Yang lebih penting adalah ketepatan dalam menentukan program. Mana yang harus dipertahankan, mana yang dapat ditunda, serta mana yang benar-benar memberikan nilai publik.
“Karena itu, Fraksi memandang keberhasilan APBD harus dibaca dari perubahan yang dihasilkan, bukan semata dari tingkat realisasi anggaran,” tegas Danang.
Air Bersih Jadi Perhatian
Persoalan pelayanan air bersih juga mendapat perhatian khusus dari Fraksi Gerindra. Dalam jawaban Pemerintah Kota Balikpapan, disebutkan keterbatasan air baku berdampak terhadap sekitar 38.239 sambungan rumah. Dampaknya antara lain berkurangnya jam pelayanan dan kuantitas air.
Bagi Fraksi Gerindra, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan teknis operasional. Ketersediaan air bersih menyangkut ketahanan dasar sebuah kota.
Karena itu, dukungan terhadap Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perlu dilihat sebagai investasi jangka panjang. Tujuannya memastikan masyarakat mendapatkan kepastian pelayanan air yang semakin baik.
Infrastruktur Harus Melindungi Warga
Pada sektor drainase, Fraksi Gerindra memahami perlunya penyesuaian anggaran di tengah kondisi fiskal saat ini. Namun, perlindungan masyarakat dari genangan dan banjir dinilai tidak boleh kehilangan prioritas.
Ukuran keberhasilan pembangunan drainase, menurut fraksi, bukan hanya dilihat dari pekerjaan yang selesai. Tetapi juga dari berkurangnya gangguan yang dialami masyarakat di lapangan.
Prinsip serupa juga berlaku pada sektor pendidikan, kesehatan, UMKM, dan lingkungan. Setiap program dinilai perlu memiliki hubungan yang jelas antara anggaran, hasil, dan perubahan yang hendak dicapai.
Fraksi Gerindra mengapresiasi keterbukaan Pemerintah Kota Balikpapan dalam memberikan jawaban serta mengikuti seluruh proses pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026.
Fraksi juga mencatat adanya titik temu dalam sejumlah prinsip penting, terutama terkait kehati-hatian fiskal, kualitas belanja, serta pentingnya mengukur keberhasilan pembangunan melalui hasil.
Setelah mempertimbangkan keseluruhan proses pembahasan dan tetap menempatkan kepentingan masyarakat Kota Balikpapan sebagai pertimbangan utama, Fraksi Partai Gerindra akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Raperda tentang Perubahan APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026.
“Setelah mempertimbangkan keseluruhan proses tersebut, dan tetap menempatkan kepentingan masyarakat Kota Balikpapan sebagai pertimbangan utama, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Gerindra menyatakan dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Balikpapan,” ujar Danang.
Persetujuan tersebut sekaligus menegaskan komitmen Fraksi Gerindra untuk terus mengawal pelaksanaan APBD melalui fungsi pengawasan DPRD.
Bagi Fraksi Gerindra, mendukung APBD juga berarti bertanggung jawab memastikan setiap kebijakan yang telah disepakati benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat.
Pada akhirnya, Fraksi Gerindra menilai APBD bukan hanya soal bagaimana nominal disusun. Lebih dari itu, APBD harus mampu menerjemahkan keputusan anggaran menjadi pelayanan dan pembangunan yang nyata.
“Fraksi Partai Gerindra berharap Perubahan APBD 2026 mampu menjaga kesehatan fiskal, memperkuat pelayanan dasar, meningkatkan ketahanan kota dan membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk tumbuh,” kata Danang.
Menurut Fraksi Gerindra, hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab anggaran yang harus terus dijaga: berpihak kepada rakyat, disiplin dalam mengelola keuangan daerah, dan konsisten mengawal hasil pembangunan. (*)
