CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025 resmi ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda). Penetapan itu diumumkan dalam Rapat Paripurna ke-18 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026/2027 DPRD Kota Balikpapan, pada Senin (28/9/2026).
Ketua DPRD Kota Balikpapan Alwi Al Qadri mengatakan, rancangan perda tersebut telah melalui tahapan evaluasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Setelah evaluasi rampung, Pemerintah Kota Balikpapan melakukan registrasi dan pengundangan perda dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.
Alwi menyebut, perda tersebut telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2026 pada 10 September 2026. Dengan demikian, rancangan perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 resmi menjadi Perda Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2026.
“Dengan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2026 pada tanggal 10 September 2026, saya umumkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 telah sah menjadi Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2026,” kata Alwi dalam rapat paripurna.
Pengesahan tersebut ditandai dengan ketukan palu sebanyak tiga kali oleh pimpinan rapat.
Tak hanya menetapkan perda pertanggungjawaban APBD 2025, rapat paripurna juga membahas pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan atas jawaban Wali Kota Balikpapan terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026.
Rangkaian agenda kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan.
Rapat Paripurna ke-18 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026/2027 digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan. Rapat dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran Pemerintah Kota Balikpapan.
Di akhir rapat, Alwi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mengikuti dan mendukung jalannya rapat hingga selesai. (*)
