CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Fraksi PKS-PPP DPRD Kota Balikpapan menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hingga September 2026 baru mencapai 49,53 persen dari target. Dengan waktu efektif yang tersisa sekitar tiga bulan, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dinilai perlu bekerja lebih ekstra untuk mengoptimalkan pendapatan sekaligus serapan anggaran.
Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS-PPP, Hj Iim Rahman, dalam Rapat Paripurna ke-18 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026/2027 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan, pada Senin (28/9/2026).
Rapat paripurna tersebut mengagendakan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap jawaban Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam penyampaiannya, Iim Rahman terlebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Balikpapan atas jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Nota Keuangan atas Raperda Perubahan APBD 2026.
Fraksi PKS-PPP, lanjut Iim, juga mengapresiasi tanggapan positif Pemkot terhadap sejumlah usulan strategis fraksinya, terutama dalam upaya meningkatkan PAD sekaligus mencegah kebocoran pendapatan daerah.
Salah satu langkah yang mendapat perhatian adalah pemanfaatan alat perekam atau interceptor box serta skema QRIS Duo dalam mekanisme pembagian pembayaran.
“Melalui skema ini, setiap transaksi di restoran, depot, rumah makan, dan usaha sejenis dapat langsung terbagi secara seketika atau real time, termasuk bagian PBJT yang masuk ke kas daerah,” kata Iim.
Namun, Fraksi PKS-PPP mencermati masih rendahnya realisasi anggaran hingga September. Kondisi itu terutama terlihat dari sisi pendapatan, dengan PAD yang baru terealisasi 49,53 persen dari target.
Menurut Iim, dengan waktu efektif sekitar tiga bulan hingga akhir tahun, diperlukan kerja ekstra untuk mengejar target tersebut. Terlebih, masih terdapat sejumlah komponen pendapatan yang berpotensi terkonsentrasi pembayarannya pada akhir tahun.
Fraksi PKS-PPP juga mendorong optimalisasi penagihan tunggakan pajak daerah yang belum terealisasi. Di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta pajak restoran dan hotel.
“Adapun serapan anggaran dalam Belanja Daerah baru sebesar 56,95 persen dari target yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, Fraksi PKS-PPP meminta Pemkot Balikpapan bergerak cepat dan cermat dalam merealisasikan anggaran. Langkah tersebut dinilai penting agar serapan anggaran dapat optimal sekaligus tepat sasaran sesuai dengan perencanaan.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi PKS-PPP menyatakan menerima Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera-Partai Persatuan Pembangunan menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” pungkas Iim. (*)
