CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Pengawasan terhadap pengembang perumahan di Kota Balikpapan diminta diperketat. Terutama dalam memastikan pemenuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) sesuai perencanaan dan perizinan yang telah ditetapkan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Syarifuddin Oddang, mengatakan pengawasan semestinya dilakukan sejak awal. Mulai dari memastikan status pengembang, kelengkapan perizinan, hingga kesesuaian pembangunan dengan site plan yang telah disetujui pemerintah.
“Yang pertama kita perhatikan itu adalah status daripada pengembang. Kenapa saya katakan status, berarti pada saat dia melakukan kegiatan itu lengkap izinnya dan sebagainya. Nama perusahaannya apa, lokasinya di mana. Berarti kan ada izin-izinnya,” ujarnya, pada Selasa (29/9/2026).
Menurut Oddang, sejumlah fasilitas merupakan bagian dari PSU yang wajib diperhatikan dalam pembangunan perumahan. Di antaranya jalan, drainase atau parit, ruang terbuka hijau (RTH), bozem, air bersih, hingga penerangan.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan sejak awal seluruh komponen tersebut tercantum dalam perencanaan. Tak kalah penting, pelaksanaannya di lapangan juga harus sesuai dengan yang telah ditetapkan.
“Umpamanya 10 hektare, 10 hektare mana-mana, lengkap tidak? Apa saja di dalam. Salah satunya RTH-nya berapa, kemudian ada bozem untuk menghindari banjir, parit dan lain-lain,” jelasnya.
Oddang menilai, pelaksanaan perizinan dan pengawasan yang berjalan baik dapat meminimalkan persoalan antara konsumen dan pengembang. Sebab, setelah izin diterbitkan, pengembang memiliki kewajiban memenuhi fasilitas yang telah dijanjikan kepada masyarakat sebagai konsumen.
“Kalau ini dijalankan sepenuhnya, tidak perlu ada keluhan-keluhan dari masyarakat,” katanya.
Dia mencontohkan jalan, drainase, bozem, air bersih, dan penerangan yang semestinya sudah masuk dalam perencanaan pembangunan perumahan. Fasilitas tersebut juga menjadi bagian dari informasi yang disampaikan pengembang kepada calon konsumen.
Ketika transaksi jual beli dilakukan, konsumen memiliki dasar untuk menuntut apabila fasilitas yang dijanjikan tidak direalisasikan.
“Kenapa mereka menuntut? Apabila apa yang dijanjikan itu tidak terpenuhi oleh pengembang,” jelasnya.
Menurut dia, tugas pemerintah tidak berhenti setelah izin diterbitkan. Pemerintah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tetap harus mengawasi pelaksanaan pembangunan di lapangan.
Jika pengembang menjanjikan pembangunan jalan, misalnya, pemerintah harus memastikan fasilitas tersebut benar-benar direalisasikan. Hal serupa berlaku untuk drainase, bozem, dan fasilitas lainnya.
“Kalau awalnya mengatakan, ‘Nanti saya siapkan jalan,’ berarti dari pihak pemerintah melalui OPD terkait harus menagih. Mana jalanmu? Mana paritnya? Mana ini dan sebagainya?” bebernya.
Oddang juga menilai pemenuhan fasilitas perumahan tidak semestinya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jika sejak awal kewajiban pengembang telah dijalankan sesuai ketentuan.
“Kalau ini jalan dengan baik, sebenarnya tidak perlu mengeluarkan APBD. Apa yang mau dibiayai?” paparnya.
Karena itu, dia meminta pemerintah memberikan tindakan tegas terhadap pengembang yang tidak memenuhi kewajiban sebagai dasar diterbitkannya izin.
“Kenapa pemerintah diminta? Karena dia memberikan izin. ‘Izinmu saya kasih karena seperti ini mestinya. Kenapa kamu tidak penuhi? Cabut izinnya!’ Jangan dibiarkan berlarut-larut, nanti ada masalah baru turun,” tegasnya.
Periksa Dokumen Grand City
Terkait persoalan bozem di kawasan Grand City, Oddang meminta pemerintah tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Menurut dia, persoalan tersebut perlu diperiksa terlebih dahulu melalui dokumen perizinan dan kondisi faktual di lapangan.
Pemeriksaan, kata dia, harus dimulai dari site plan yang telah disetujui. Termasuk memastikan luas dan lokasi bozem yang tercantum dalam dokumen tersebut.
“Kalau Grand City, kita harus periksa dulu. Site plan-nya apa, di mana, berapa luasannya untuk bozem. Itu dulu. Nah, mana bozem-nya?” ucapnya.
Apabila ditemukan perubahan terhadap site plan, pemerintah juga perlu memastikan perubahan tersebut telah diajukan dan memperoleh persetujuan.
“Kalau ada perubahan berarti ada pengajuan site plan untuk perubahan. Kalau betul diizinkan suatu perubahan itu, yang mana saja? Siapa yang memberikan? Mana perubahannya?” katanya.
Oddang menegaskan, pemeriksaan administrasi harus dilakukan bersamaan dengan pengecekan langsung di lapangan. Langkah tersebut diperlukan agar informasi mengenai pembangunan perumahan dapat dipastikan kebenarannya.
“Bukan sekadar suatu informasi atau berita yang diberikan kepada kita, tapi belum bisa dipertanggungjawabkan karena belum kita lihat administrasinya kemudian objeknya. Jadi kita harus turun,” jelasnya.
Dia menambahkan, pengawasan terhadap pengembang semestinya dilakukan secara rutin. Bukan baru dilakukan setelah persoalan muncul dan dikeluhkan masyarakat.
“Kenapa kembali terjadi seperti itu? Karena ada pembiaran kita,” pungkasnya. (*)
—
