CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) dari pengembang perumahan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan masih menjadi pekerjaan rumah. Belum diserahkannya PSU membuat pemerintah daerah terkendala untuk masuk melakukan pembangunan infrastruktur di sejumlah kawasan perumahan.
Padahal, jika PSU telah diserahkan, Pemkot Balikpapan dapat mengambil peran dalam pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur. Mulai jalan, drainase, bozem, hingga penerangan jalan umum (PJU).
Anggota DPRD Balikpapan H Yusri mengatakan, saat ini Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) tengah aktif mendorong pengembang yang telah menyelesaikan kewajibannya agar segera menyerahkan PSU kepada pemerintah kota.
“Nah, sekarang ini kan Disperkim lagi giat-giatnya untuk meminta kepada pengembang yang sudah menyelesaikan kewajibannya untuk menyerahkan PSU-nya ke pemerintah kota. Jadi mudah-mudahan ada etiket baiklah, kita minta etiket baiknya,” kata H Yusri kepada wartawan, pada Rabu (30/9/2026).
Menurut dia, kondisi tersebut juga terjadi di kawasan perumahan Daksa. Hingga kini, PSU di kawasan tersebut belum diserahkan kepada Pemkot Balikpapan. Karena itu, pemerintah belum dapat hadir untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.
“Kalau masalah perumahan Daksa itu sebenarnya belum diserahkan ke pemerintah kota. Makanya pemerintah tidak bisa hadir dalam melaksanakan pembangunan di wilayah tersebut. Itu saja. Artinya pengembangnya yang belum menyerahkan. Iya, pengembangnya. Harusnya mereka menyerahkan PSU-nya,” jelasnya.
Yusri menekankan, penyerahan PSU menjadi hal penting agar pemerintah dapat mengambil alih tanggung jawab pembangunan fasilitas di kawasan perumahan. Setelah PSU diserahkan, DPRD juga dapat meminta Pemkot Balikpapan mengalokasikan kegiatan pembangunan di wilayah tersebut.
“PSU itu prasarana, sarana utama. Nah, itu yang penting dulu. Kalau mereka bisa serahkan, kami juga nanti bisa DPRD meminta atau bermohon ke pemerintah kota untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di wilayah tersebut,” ujarnya.
Karena itu, Yusri meminta warga yang masih memiliki persoalan terkait fasilitas perumahan untuk terlebih dahulu berkomunikasi dengan pengembang, selama pengembang tersebut masih ada.
“Warga itu harusnya meminta ke pengembang, kalau masih ada pengembangnya,” katanya.
Namun, apabila pengembang sudah tidak diketahui keberadaannya, warga dapat berkoordinasi langsung dengan Dinas Perumahan dan Permukiman, khususnya bagian PSU yang menangani persoalan tersebut.
“Kalau tidak ada pengembangnya, sudah tidak tahu di mana keberadaannya, silakan warga langsung berhubungan dengan Dinas Perumahan dan Permukiman bagian PSU, Pak Edi Saputra,” lanjutnya.
Terkait alasan masih banyak pengembang yang belum menyerahkan PSU, Yusri menyebut terdapat sejumlah kemungkinan. Salah satunya karena pengembang masih memiliki lahan di sekitar kawasan yang masih akan dikembangkan.
“Banyak. Biasanya masih ada lahan yang di sekitar situ mereka masih mau bangun,” ungkapnya.
Selain itu, kata dia, masih terdapat kewajiban pengembang yang belum dituntaskan. Salah satunya berkaitan dengan persoalan sertifikat rumah warga.
“Yang kedua, masih ada juga mungkin kewajiban-kewajibannya yang belum diselesaikan. Terkait mungkin masalah sertifikatnya,” katanya.
Yusri mencontohkan persoalan yang terjadi di kawasan BDS2. Dalam kasus tersebut, masih terdapat warga yang belum menerima sertifikat dari pengembang.
“Contoh seperti kemarin itu kan, yang BDS2, itu kan begitu juga permasalahannya. Masih banyak warganya yang belum dikasihkan sertifikatnya. Makanya juga mungkin belum mereka menyerahkan karena masih ada tanggung jawab dari pengembang,” pungkasnya. (*)
