CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan konsumen Balikpapan Regency kembali dilanjutkan. Kali ini, pembahasan melibatkan sejumlah supplier dan kontraktor yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Balikpapan Ari Sanda mengatakan, persoalan yang dibahas dalam forum tersebut pada dasarnya telah masuk ke ranah hubungan bisnis antarpihak atau business to business (B2B).
“Artinya, kalau saya melihat banyak, ini sudah kembali ke ranah mereka B2B, bisnis ke bisnis,” kata Ari Sanda.
Menurut dia, DPRD dalam persoalan tersebut hanya berperan sebagai pihak yang memfasilitasi dan menjembatani komunikasi antarpihak melalui forum RDP.
“Kalau terkait permasalahan ini, kami DPRD hanya menjembatani. Di dalam forum pertemuan tadi, pihak dari Regency sudah menawarkan,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, pihak Balikpapan Regency menawarkan skema pembayaran secara bertahap kepada pihak yang memiliki tagihan. Skema itu disertai dengan jaminan berupa tanah.
“Iya, ingin membayarkan dengan skema yang pertama jaminan dengan tanah dan dia hanya mampu membayarkan berangsur. Dua belas bulan diangsur dengan total tagihan tadi, Rp7 miliar kalau tidak salah, kurang lebih,” jelasnya.
Ari menyebut, terdapat sejumlah kontraktor yang memiliki tagihan. Namun, dirinya belum mengetahui secara pasti jumlah keseluruhan kontraktor yang terlibat. Dalam pembahasan, disebutkan jumlahnya sekitar 23 kontraktor.
“Kalau dari beberapa kontraktor itu, ada kontraktor kalau tidak salah ada 23. Saya kurang paham jelasnya tadi. Saya hanya mendapatkan dua perusahaan. Tapi yang satu perusahaan itu mungkin banyak kontraktor di dalamnya, sementara yang satu berdiri sendiri,” ungkapnya.
Untuk skema pembayaran selama 12 bulan tersebut, pihak Regency disebut akan memberikan jaminan tanah dengan nilai yang setara dengan total invoice atau tagihan yang diberikan.
“Jaminannya tanah sebesar berapa? Seharga total invoice yang dikasih. Di Regency juga? Iya, seharga total invoice yang dikasih,” kata Ari.
Berdasarkan penjelasan yang diterimanya dari pihak terkait, tanah yang menjadi jaminan tersebut diupayakan sudah memiliki sertifikat dan siap untuk dijual.
“Kalau dari penjelasan Pak Ian, insyaallah dikasih yang bersertifikat, yang sudah memang siap jual juga,” ujarnya.
Terkait kapan pembayaran selama 12 bulan itu mulai berjalan, Ari mengatakan, mekanismenya belum langsung dimulai setelah RDP. Pihak terkait masih harus melengkapi sejumlah administrasi sebelum kesepakatan pembayaran ditetapkan.
“Mulai ditetapkan, habis rapat ini dia akan berkumpul lagi. Dia harus lengkapi administrasi semua dulu dan kemudian nanti dia bersepakat,” jelasnya.
Ari menambahkan, informasi mengenai nilai tagihan tersebut diperolehnya dari dua sumber yang mewakili perusahaan. Salah satunya merupakan perusahaan yang berdiri sendiri, sedangkan perusahaan lainnya disebut memiliki sejumlah kontraktor di dalamnya.
“Saya itu yang saya dapat dari dua narasumber, yang satu perusahaan berdiri sendiri. Saya tidak paham berapa yang ada dalam subsiden, cuma kalau total keseluruhan mungkin Rp9 miliar,” katanya.
Nilai sekitar Rp9 miliar tersebut disebut berkaitan dengan tagihan kontraktor yang belum dibayarkan. Namun, mengenai periode tagihan, terdapat informasi yang berbeda. Ada yang menyebut tagihan berasal sejak 2014, sementara informasi lainnya menyebut mulai 2016.
Ditanya, sebelum kontraktor Rp9 miliar, yang dibayar itu dari tahun berapa?. “Tadi ada yang bilang dari 2014. Ada yang 2016,” pungkasnya. (*)
