CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya menjadi urusan pemerintah dan legislatif. Mahasiswa juga didorong memahami proses penyusunan hingga pengawasan anggaran daerah. Hal itu terlihat dalam kunjungan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Balikpapan (Uniba) ke DPRD Kota Balikpapan.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono mengatakan, kunjungan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus pembelajaran langsung bagi mahasiswa. Para mahasiswa datang ke DPRD untuk berdialog mengenai pengelolaan keuangan daerah, khususnya yang berkaitan dengan APBD.
“Beliau tanya terkait kunjungannya itu karena fakultasnya ekonomi dan bisnis. Maka terkait dengan APBD kita, apa saja unsur APBD, terus bagaimana dengan APBD kita, apakah tepat sasaran, tanda kutipnya tidak ada silpa. Intinya APBD untuk menyejahterakan masyarakat,” kata Budiono kepada wartawan, pada Senin (5/10/2026).
Dalam dialog tersebut, Budiono juga menjelaskan mengenai mandatory spending atau belanja wajib yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya, alokasi anggaran untuk sektor pendidikan yang ditetapkan sebesar 20 persen dari APBD.
“Ya kita sampaikan bahwa sesuai mandatory spending untuk pendidikan juga salah satunya diatur di dalam undang-undang. APBD itu 20 persen pendidikan. Nah, itu salah satunya,” ujarnya.
Selain membahas komposisi APBD, mahasiswa juga mendapat penjelasan mengenai tahapan penyusunan anggaran. Mulai dari proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), reses, penyusunan RKA, WPPS, hingga pembahasan anggaran murni dan anggaran perubahan.
“Teman-teman mahasiswa ini belajar terkait dengan penyusunan APBD, mulai dari nol, mulai dari musrenbang, reses, RKA, WPPS, terus anggaran murni, anggaran berubah,” jelas Budiono.
Menurut dia, kunjungan tersebut penting karena mahasiswa, khususnya yang masih berada di semester III Fakultas Ekonomi dan Bisnis, juga memiliki ruang untuk ikut memantau pelaksanaan APBD.
Budiono menegaskan, informasi mengenai APBD pada dasarnya terbuka untuk publik sehingga masyarakat dapat mengakses dan ikut mengetahui proses pengelolaan anggaran daerah. Bahkan, sebelum APBD disusun, masyarakat juga memiliki kesempatan menyampaikan usulan.
“Saya pikir itu yang ditanyakan. Ini semester tiga dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Mungkin peran mahasiswa pada memantau pelaksanaan. Saya pikir APBD kita ini secara anggaran kan terbuka untuk publik, ya, boleh diakses ke mana pun,” tuturnya.
Dia menambahkan, masyarakat Balikpapan juga dapat memberikan masukan sebelum proses penyusunan APBD dilakukan. Keterlibatan publik tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan anggaran daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Dan sebelum penyusunan APBD pun juga boleh masukan dari mana pun warga masyarakat Balikpapan,” imbuhnya.
Budiono menjelaskan, DPRD memiliki tiga tugas utama dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pertama, menyusun dan menyepakati anggaran. Kedua, membuat regulasi berupa peraturan daerah (perda). Ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.
“Mereka juga ingin mengakses dan tentunya selain tugas kita yang utama menyusun dan menyepakati anggaran, kedua membuat regulasi perda, yang ketiga adalah mengawasi pelaksanaan APBD. Itu yang mereka selalu tanyakan dan tentunya itu yang menjadi perhatian kita semua,” pungkasnya.
Dialog antara kalangan akademik dan legislatif tersebut diharapkan dapat memperluas pemahaman mahasiswa maupun masyarakat mengenai pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab, transparan, tepat sasaran, serta berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. (*)
