CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Tunggakan pajak perusahaan besar di Kota Balikpapan menjadi sorotan DPRD. Pemerintah daerah didesak segera mengambil langkah tegas untuk mengoptimalkan penagihan, terutama terhadap kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pertamina Refinery Unit (RU) V Balikpapan yang disebut mencapai lebih dari Rp100 miliar.
Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman mengungkapkan, persoalan tersebut sejatinya telah berulang kali dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Balikpapan. Namun, hingga kini, DPRD belum juga mengantongi data resmi dan konkret mengenai perusahaan-perusahaan yang masih menunggak pajak daerah.
“Persoalan itu sudah lama kita sampaikan saat RDP dengan Bapenda. Komisi II juga berkali-kali menyurati, baik secara fisik maupun melalui telepon, untuk meminta data perusahaan mana saja yang masih menunggak pajak daerah,” kata Taufik saat ditemui di ruang kerjanya, pada Senin (5/10/2026).
Menurut dia, minimnya keterbukaan data menjadi kendala bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Padahal, Komisi II merupakan salah satu mitra kerja Bapenda yang memiliki kepentingan langsung dalam memastikan optimalisasi pendapatan daerah.
Taufik menilai, alasan administratif semestinya tidak menjadi penghalang bagi DPRD untuk memperoleh informasi mengenai potensi maupun tunggakan pajak daerah.
“Banyak alasannya. Katanya harus izin begini, harus izin begitu. Kita sebagai fungsi pengawasan, salah satunya kepada mitra kita Bapenda, akhirnya tidak bisa berbuat banyak,” ujarnya.
Pertamina RU V menjadi salah satu perusahaan yang mendapat perhatian serius. Taufik menyebut, sebelumnya Bapenda menyampaikan bahwa kewajiban pajak perusahaan tersebut tengah dipersiapkan untuk dibayarkan. Namun, hingga kini, pembayaran yang dimaksud belum terealisasi.
Tak hanya itu, besaran tunggakan yang sebenarnya juga belum mendapat kejelasan. Informasi yang beredar menyebutkan, kewajiban pajak Pertamina berada di kisaran Rp100 miliar hingga Rp105 miliar.
Ironisnya, DPRD justru lebih banyak memperoleh informasi tersebut dari pemberitaan media, bukan melalui data resmi Bapenda.
“Informasinya simpang siur. Ada yang menyebut sekitar Rp100 miliar, ada yang memastikan sekitar Rp105 miliar. Kami yang menjadi mitra Bapenda justru tidak mendapatkan data konkret. Informasi itu malah kami dapat dari teman-teman wartawan,” ungkapnya.
Taufik menegaskan, persoalan tunggakan pajak tersebut tidak boleh terus berlarut-larut. Sebab, pajak merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai pembangunan sekaligus mendukung pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, Komisi II DPRD Balikpapan membuka opsi mendatangi langsung kantor pusat Pertamina di Jakarta. Langkah tersebut dinilai perlu ditempuh apabila komunikasi di tingkat daerah belum memberikan kepastian mengenai penyelesaian tunggakan.
“Kalau memang diperlukan, kita bisa ke Jakarta sebagai pusatnya. Kita audiensi langsung dengan direksi Pertamina. Bawa semua data tunggakan pajaknya dan kita tagih, karena itu merupakan hak pemerintah daerah,” tegasnya.
Selain persoalan pembayaran, Taufik juga menyoroti kemungkinan perubahan objek pajak seiring pembangunan Refinery Development Master Plan (RDMP) di kawasan Pertamina. Pemerintah daerah, kata dia, perlu memastikan apakah terdapat perubahan atau perluasan bangunan yang berpengaruh terhadap besaran kewajiban pajak.
“Kalau ada perubahan atau perluasan, tentu harus dihitung kembali selisih pajaknya. Ini harus jelas,” katanya.
Dia menegaskan, pengawasan terhadap kewajiban pajak perusahaan besar harus dilakukan secara menyeluruh. Penagihan tidak boleh hanya menyasar wajib pajak dengan nilai kewajiban kecil, sementara tunggakan dalam jumlah besar justru belum mendapatkan penyelesaian yang jelas.
Taufik berharap Bapenda segera membuka data secara transparan agar DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan secara lebih konkret dan mendorong penagihan pajak yang belum tertunaikan.
“Ini hak daerah. Jangan sampai pajak yang seharusnya masuk untuk kemaslahatan masyarakat justru tidak tertagih secara optimal,” pungkasnya. (*)
