CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Balikpapan terus bergerak dinamis. Hingga pertengahan 2025, jumlah UMKM di kota ini telah menembus angka 80 ribu pelaku usaha. Namun, di balik angka tersebut, tersimpan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan: tidak semua UMKM telah terdaftar resmi maupun mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas.
Dari total UMKM yang ada, hanya sekitar 14 ribu yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Lebih mengkhawatirkan lagi, dari angka itu, baru 500 UMKM yang telah mengikuti kurasi pelatihan untuk pengembangan usaha.
Situasi ini menjadi sorotan anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Suwanto. Ia menyebut angka tersebut masih jauh dari harapan, dan menilai pemerintah perlu lebih serius memperluas jangkauan pelatihan serta pendampingan usaha.
“Idealnya setidaknya 50 persen dari UMKM yang sudah terdaftar harus mendapatkan pelatihan dan pendampingan. Itu penting agar mereka siap menghadapi tantangan dunia usaha,” kata Suwanto saat ditemui pada Senin (30/6/2025).
Suwanto menegaskan bahwa pelatihan seharusnya tidak berhenti pada teori semata. Menurutnya, pelaku UMKM juga perlu mendapatkan akses terhadap sertifikasi usaha, digitalisasi, dan permodalan. Ia menyebut, saat ini pemerintah telah bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menyalurkan pembiayaan usaha melalui skema agunan sesuai ketentuan perbankan.
“Pemerintah tidak boleh langsung mengucurkan dana pinjaman. Itu domain bank, dengan mekanisme yang disesuaikan dengan kapasitas usaha masing-masing,” jelasnya.
Sebagai politisi dari Fraksi PDI Perjuangan, Suwanto juga menyoroti tantangan terbesar yang dihadapi UMKM saat ini: adaptasi terhadap teknologi. Menurutnya, digitalisasi adalah keniscayaan jika pelaku UMKM ingin bertahan dan berkembang di tengah kompetisi yang semakin ketat.
Karena itu, DPRD Kota Balikpapan mendorong program digitalisasi UMKM secara masif, mulai dari pengenalan teknologi operasional hingga pemasaran daring.
Tak hanya itu, Suwanto menekankan pentingnya membuka akses yang lebih luas terhadap dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), yang dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan selain perbankan.
“Pelatihan harus dibarengi dengan kemudahan akses modal. Kalau dana bisa diakses dengan mudah dan ada pendampingan yang maksimal, saya yakin UMKM kita bisa naik kelas dan bersaing,” pungkasnya. (*)
