CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Upaya penanganan banjir dipastikan tetap menjadi fokus utama dalam program pembangunan infrastruktur Kota Balikpapan pada 2027. DPRD Balikpapan menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kenyamanan masyarakat serta citra kota.
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri, menegaskan bahwa pengendalian banjir menjadi salah satu agenda prioritas dalam pembahasan rencana kerja pembangunan daerah. Menurut dia, persoalan banjir tidak boleh terus berulang karena berpotensi mengganggu aktivitas warga maupun mobilitas tamu yang datang ke Balikpapan.
“Masalah banjir tetap menjadi prioritas utama. Jangan sampai ketika ada tamu atau kegiatan penting terjadi banjir yang membuat akses jalan terganggu,” ujarnya, pada Kamis (25/6/2026).
Selain penanganan banjir, Komisi III DPRD Balikpapan juga menerima sejumlah usulan terkait penataan kawasan perkotaan. Salah satunya pembangunan dan peningkatan kualitas trotoar yang dinilai dapat mempercantik wajah kota sekaligus menunjang kenyamanan pejalan kaki dan aktivitas olahraga masyarakat.
Untuk mendukung pengendalian banjir, salah satu program strategis yang direncanakan pada 2027 adalah pembebasan lahan di kawasan hulu Sungai Ampal. Lokasinya mencakup area sekitar Kelurahan Damai Bahagia, kawasan Jalan MT Haryono hingga Jalan Pupuk.
Program tersebut disiapkan sebagai langkah awal pelebaran alur Sungai Ampal guna meningkatkan kapasitas tampung air saat curah hujan tinggi. Pemerintah disebut telah menyiapkan anggaran sekitar Rp147 miliar untuk proses pembebasan lahan.
Yusri menjelaskan, pelebaran Sungai Ampal ditargetkan mencapai lebar sekitar 40 hingga 50 meter. Dengan kapasitas yang lebih besar, aliran air diharapkan menjadi lebih lancar sehingga risiko genangan maupun banjir dapat ditekan.
“Konsepnya seperti sungai-sungai besar yang sudah ditata. Sungai Ampal akan diperlebar sehingga aliran air menjadi lebih lancar dan risiko banjir dapat berkurang,” katanya.
Di sisi lain, DPRD juga mencatat adanya rencana perbaikan Jembatan Muara Rapak yang masuk dalam program pembangunan 2027. Anggaran yang disiapkan untuk pekerjaan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp10 miliar.
Sementara itu, rencana pembangunan Jembatan Damai belum masuk daftar prioritas tahun depan. DPRD menilai program yang berkaitan langsung dengan pengendalian banjir, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat masih menjadi kebutuhan yang lebih mendesak.
“Fokus utama saat ini tetap diarahkan pada upaya penanganan banjir dan peningkatan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap keselamatan serta kenyamanan masyarakat,” pungkasnya. (*)
