CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan masih dinilai belum maksimal. Sejumlah sektor yang selama ini menjadi sumber retribusi daerah disebut masih memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan.
Sekretaris Komisi III DPRD Balikpapan Ari Sanda mengatakan, pemerintah daerah perlu lebih serius mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang sudah ada. Menurutnya, peningkatan pendapatan tidak selalu harus dilakukan dengan mencari sumber baru.
Justru, sejumlah sektor yang selama ini telah berjalan perlu dievaluasi dan dikelola lebih optimal.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah kawasan pasar. Ari menyebut, dalam satu kawasan pasar saja terdapat sejumlah jenis retribusi yang bisa menjadi sumber pemasukan daerah.
“Ketiga retribusi tersebut didapat dalam satu kawasan, yakni di pasar. Itu baru satu kawasan, belum lainnya,” kata Ari Sanda kepada wartawan, pada Kamis (27/8/2026).
Retribusi tersebut antara lain berasal dari pengelolaan pasar, persampahan, hingga parkir. Dengan demikian, satu kawasan sebenarnya memiliki beberapa potensi PAD sekaligus.
Namun, Ari menekankan optimalisasi PAD tidak boleh hanya berorientasi pada besarnya penerimaan. Pemerintah juga harus memastikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berjalan sebanding dengan retribusi yang dipungut.
Misalnya, ketika masyarakat membayar retribusi sampah, pemerintah harus memastikan pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah berjalan dengan baik. Begitu pula dengan retribusi parkir maupun pasar.
“Pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat dengan segala problematikanya,” ujarnya.
Ari juga menyoroti masih adanya sektor-sektor yang potensinya belum tergarap secara maksimal. Karena itu, diperlukan pendataan dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh sumber retribusi yang dimiliki Kota Balikpapan.
Menurut dia, DPRD pada posisi ini memiliki fungsi untuk mengingatkan dan mendorong pemerintah agar potensi tersebut tidak terabaikan.
“Kalau kami ini betul-betul cuma perlu mengingatkan pemerintah. Itu diperlukan untuk mengingatkan pemerintah,” katanya.
Dia menilai, perangkat daerah seharusnya memiliki kesadaran untuk menjalankan tugas dan mengejar target PAD tanpa harus selalu menunggu DPRD turun tangan.
Ari mencontohkan, beberapa waktu lalu DPRD melalui Komisi II juga sempat menyoroti persoalan pajak dan potensi pendapatan daerah. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih perlunya peningkatan kesadaran organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengoptimalkan sumber pendapatan.
“Kenapa DPRD bergerak baru dapat? Ke mana OPD itu? Memang harus punya kesadaran sebenarnya,” tegasnya.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, optimalisasi PAD dinilai semakin penting. Setiap rupiah yang masuk ke kas daerah harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung keberlangsungan pembangunan.
Ari mengatakan, efisiensi anggaran jangan sampai membuat pemerintah kehilangan ruang untuk meningkatkan pelayanan publik.
Dia pun mengapresiasi kerja Wali Kota Balikpapan yang dinilai telah berupaya menjalankan pemerintahan. Namun, upaya tersebut menurutnya harus dibarengi kesadaran seluruh OPD untuk mencapai target pendapatan.
“Memang Pak Wali sudah bekerja keras, tapi memang dari kesadaran OPD-OPD ini pada hari ini,” ujarnya.
Menurut Ari, target PAD yang telah ditetapkan harus menjadi perhatian hingga akhir tahun. Salah satu sumber pendapatan yang masih menjadi andalan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang biasanya dikejar menjelang akhir tahun.
“Masuk kerja terakhir, paling tinggal yang dihitung PBB, akhir tahun. September,” katanya.
Dia menambahkan, sejumlah penerimaan dari sektor retribusi memang tidak selalu besar dari sisi nominal. Namun, jika dikelola secara konsisten dan mencakup banyak titik, kontribusinya tetap dapat memperkuat PAD.
Karena itu, retribusi pasar, parkir, persampahan, serta berbagai potensi lainnya perlu dikelola secara tertib, transparan, dan berkelanjutan.
Ari berharap pemerintah tidak sekadar mengejar angka penerimaan. Optimalisasi PAD harus berjalan beriringan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan pengelolaan yang lebih baik, potensi pendapatan dari berbagai sektor tersebut diharapkan mampu memperkuat keuangan daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendanaan dari pemerintah pusat. (*)
