CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Persoalan kuota Pertalite di Balikpapan kembali menjadi sorotan. Pasalnya, usulan penambahan kuota yang diajukan Pemkot Balikpapan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tak berbanding lurus dengan realisasi.
Dari total usulan 177.039 kiloliter (KL) Pertalite tahun ini, hanya 51.868 KL yang disetujui pemerintah pusat melalui BPH Migas. Artinya, realisasi kuota tersebut hanya mencapai 29,3 persen dari jumlah yang diusulkan.
Kondisi itu mendapat perhatian serius dari anggota DPRD Kota Balikpapan, Sufyan Jufri. Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) DPRD Balikpapan bersama Pemkot Balikpapan dan Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, awal pekan lalu, persoalan kuota tersebut menjadi salah satu sorotan.
Menurut Sufyan, selisih antara usulan dan realisasi kuota memang cukup besar. Namun, yang lebih penting bukan sekadar memperdebatkan besaran kuota yang disetujui BPH Migas.
“Kalau melihat selisihnya cukup besar. Tentu ini perlu menjadi perhatian bersama,” ucap Sufyan, pada Selasa (21/8/2026).
Bagi legislatif, kata dia, persoalan utamanya adalah bagaimana pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat Balikpapan tetap terpenuhi. Jangan sampai keterbatasan kuota berujung pada kesulitan warga mendapatkan BBM bersubsidi.
“Terpenting bagi kami di DPRD adalah bagaimana kebutuhan masyarakat Balikpapan bisa terpenuhi. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan Pertalite,” tegasnya.
Data Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota (Setdakot) Balikpapan menunjukkan, persoalan tersebut bukan terjadi tahun ini saja. Tren antara usulan dan realisasi kuota Pertalite justru terus menurun dalam tiga tahun terakhir.
Pada 2024, Pemkot Balikpapan mengusulkan kuota 153.821 KL. Dari jumlah tersebut, realisasi mencapai 136.815 KL.
Setahun kemudian, usulan meningkat menjadi 160.945 KL. Namun, realisasi justru merosot drastis menjadi 68.796 KL.
Tahun ini, Pemkot kembali menaikkan usulan menjadi 177.039 KL. Akan tetapi, kuota yang terealisasi hanya 51.868 KL.
Bagi Sufyan, kondisi tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi. Sebab, penetapan kuota idealnya mengacu pada kebutuhan riil di lapangan. Apalagi Balikpapan memiliki aktivitas masyarakat yang tinggi serta posisi strategis sebagai daerah pengolah minyak.
“Jadi, penentuan kuota mestinya benar-benar melihat kondisi dan kebutuhan riil masyarakat,” jelasnya.
Karena itu, Sufyan menilai proses penetapan usulan hingga realisasi kuota Pertalite untuk Balikpapan harus memiliki dasar yang jelas. Pemerintah daerah tentu memiliki pertimbangan ketika mengajukan tambahan kuota.
Di sisi lain, masyarakat juga dinilai berhak mengetahui alasan di balik jumlah kuota yang akhirnya ditetapkan pemerintah pusat.
“Begitu juga dengan jumlah kuota yang disetujui, masyarakat juga perlu tahu dasar penetapannya,” tegas politikus PKB tersebut.
Jika kuota yang terealisasi terbukti tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, evaluasi harus segera dilakukan. Bukan hanya di tingkat pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah pusat.
“Kalau memang kuota tidak cukup, harus dievaluasi. Jangan baru sibuk setelah masyarakat mengantre panjang atau kesulitan mendapatkan BBM (bahan bakar minyak),” kritik Sufyan.
Sufyan menegaskan, DPRD tidak ingin pembahasan persoalan Pertalite berhenti pada perdebatan angka usulan dan realisasi. Yang lebih penting adalah adanya solusi konkret yang mampu menjamin ketersediaan BBM bersubsidi bagi masyarakat Balikpapan.
“Kami di DPRD tentu melihat persoalan dari sisi kepentingan masyarakat,” tandasnya. (*)
