CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Target pendapatan asli daerah (PAD) Kota Balikpapan menjadi sorotan dalam pembahasan anggaran. Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Yono Suherman mengatakan, kondisi defisit anggaran serta belum tercapainya target PAD menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan anggaran ke depan.
Yono menyebut, target PAD yang ditetapkan sebelumnya belum mampu dicapai. Dari target sekitar Rp1,5 triliun, realisasi yang diperoleh baru berada di kisaran Rp1,2 triliun.
“TAPD itu kan bahwa kita ini kan defisit, defisit anggaran. Nah yang kedua itu bahwa PAD kita tidak tercapai. Ada kita menutup anggaran PAD itu sekitar, kalau tidak salah saya sebut ini, kurang lebih sekitar 300 sekian. Karena pencapaian Rp1,5 T itu terdapat baru Rp1,2 T. Kira-kira kalau tidak salah info, ya saya agak lupa tentang itu. Tapi yang jelas bahwa PAD kita itu tidak tercapai di tahun ini,” kata Yono kepada wartawan, pada Kamis (10/9/2026).
Kondisi tersebut turut menjadi pertimbangan dalam penyusunan target PAD 2027. Yono mengatakan, pihaknya tidak ingin target pendapatan kembali dinaikkan sebelum target yang telah ditetapkan sebelumnya benar-benar tercapai.
Menurut dia, meski terdapat usulan tambahan target sekitar Rp50 miliar dari DPRD, target tersebut belum disepakati untuk dinaikkan. Sebab, target lama saja masih belum terealisasi secara maksimal.
“Untuk tahun 2027 penyelesaian pada tahun 2027, dia tidak mau lagi untuk menaikkan target yang diminta oleh teman-teman DPRD. Baik itu targetnya tambahan Rp50 miliar pun dia tidak mau, karena tetap masih target yang lama. Target yang lama saja belum tercapai, jadi dia masih ingin mempertahankan target yang lama itu,” jelasnya.
Sementara itu, pembahasan anggaran perubahan juga diarahkan pada sejumlah kegiatan yang dinilai perlu menjadi prioritas. Salah satunya berkaitan dengan program yang tengah diproses, termasuk pemberangkatan atlet Balikpapan.
Yono mengatakan, anggaran untuk kebutuhan atlet tersebut memang telah masuk dalam pembahasan perubahan anggaran. Karena itu, sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan keberangkatan atlet tetap menjadi perhatian.
“Karena adapun di perubahan sendiri, ini yang menjadi kita fokusnya adalah mengenai tentang ada yang diprosesan, termasuk ya kayak persiapan Porprov, yang salah satunya ada pemberangkatan atlet kita, karena kan itu ada anggarannya di perubahan tentang proses atlet dan seterusnya,” ujarnya.
Di sisi lain, sejumlah belanja juga mengalami penyesuaian. Salah satunya belanja makan dan minum untuk kegiatan yang dinilai tidak lagi dapat dilaksanakan.
“Belanja mengenai masalah makan, makan minum kan ada sedikit lah yang memang gak bisa lagi kegiatannya juga dipulkan kan,” kata politisi Fraksi NasDem tersebut.
Yono menambahkan, pemangkasan anggaran tidak berarti seluruh kegiatan dihentikan. Sejumlah agenda tetap dipertahankan, terutama kegiatan yang dinilai penting bagi masyarakat dan Kota Balikpapan.
Salah satunya adalah kegiatan keagamaan seperti peringatan Maulid Nabi. Menurut dia, kegiatan-kegiatan besar semacam itu tetap perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran.
“Terus banyak pemangkasan, baru tapi tetap juga ada kegiatan-kegiatan yang salah satunya mungkin rencana itu kegiatan-kegiatan besar. Seperti Maulid Nabi ya kayak gitu-gitu kan harus ada gitu ya dibuat Kota Balikpapan,” tuturnya.
Karena itu, Yono menyebut penyesuaian anggaran dilakukan dengan melihat skala prioritas. Kegiatan yang dinilai belum menjadi prioritas dapat digeser terlebih dahulu, mengingat adanya revisi anggaran.
“Jadi ada beberapa hal, mungkin ada beberapa titik yang memang secara prioritas saja. Yang tidak skala prioritas kita geser dulu karena memang ada revisi anggaran. Itu yang kita kemarin bersama dengan TAPD seperti itu. Jadi kita sama-sama memperjuangkanlah,” katanya.
Dia berharap langkah yang tengah didorong bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Balikpapan dapat membuahkan hasil. Termasuk rencana Gubernur dan Wali Kota menghadap Menteri Keuangan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi daerah.
“Mudah-mudahan wacana yang akan digiring bersama Gubernur, Wali Kota yang akan menghadap ke Menteri Keuangan itu bisa direalisasikan dan bisa diakomodir apa menjadi keluhan masyarakat atau pemerintah kota atau pemerintah Kalimantan Timur,” pungkasnya. (*)
