CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Kondisi fiskal yang masih menjadi tantangan membuat sejumlah program yang sebelumnya direncanakan melalui agenda reses DPRD Kota Balikpapan harus ditunda. Namun, penundaan tersebut ditegaskan bukan berarti program dihentikan atau tidak direalisasikan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan Wahyullah Bandung mengatakan, kondisi fiskal saat ini memang perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Sebab, persoalan serupa juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
Menurut dia, reses merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dan menyerap aspirasi masyarakat. Namun, realisasi program yang disampaikan dalam reses tetap bergantung pada kondisi keuangan daerah.
“Jadi reses itu sebenarnya kewajiban kita untuk tetap bertemu dengan masyarakat. Apakah kemudian program itu bisa langsung terwujud, tergantung kondisi keuangan satu daerah. Dan ini ternyata terjadi di seluruh Indonesia,” kata Wahyullah kepada wartawan, pada Senin (14/9/2026).
Dalam pertemuan dengan masyarakat, Wahyullah mengaku menyampaikan kondisi tersebut apa adanya. Program yang seharusnya dibangun atau dikerjakan pada 2025, misalnya, harus ditunda karena kondisi fiskal.
Namun, dia menegaskan, istilah yang digunakan adalah penundaan, bukan penghentian program.
“Kalau saya bertemu dengan masyarakat, saya sampaikan apa adanya. Sementara kita tunda program-program yang kira-kira harusnya bisa dibangun atau dikerjakan. Kita tunda, bukan tidak dilaksanakan,” tegasnya.
Di tengah kondisi tersebut, Wahyullah menilai program-program yang telah menjadi prioritas pemerintah perlu tetap diperkuat. Salah satunya melalui Program Kelurahan Madani yang menyasar tiga sektor, yakni penanganan stunting, pendampingan UMKM, serta pemilahan dan penanganan sampah.
Dia berharap, apabila anggaran program tersebut tersedia pada tahun depan dan tidak mengalami pemangkasan, masyarakat dapat dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaannya.
“Kalau saya ikut yang sudah dibuat oleh pemerintah, bahasa kita adalah mendorong supaya itu bisa diikuti oleh semua kalangan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Wahyullah, kondisi fiskal saat ini membuat kepastian waktu realisasi sejumlah program hasil reses belum dapat dipastikan. Meski demikian, dia tetap optimistis kondisi keuangan daerah pada tahun depan dapat membaik.
Dia menjelaskan, kondisi fiskal daerah tidak berdiri sendiri. Situasi tersebut turut berkaitan dengan kondisi perekonomian global dan berbagai faktor ekonomi dunia, termasuk persoalan bahan bakar minyak (BBM) serta gejolak di kawasan Selat Hormuz.
“Hal-hal itu kan saling berhubungan. Jadi tidak ada kepastian untuk penundaan tadi, untuk realisasi tadi. Sebenarnya optimisme itu tetap ada bahwa tahun depan janji-janji kita, janji-janji politik kita di reses itu bisa diwujudkan,” katanya.
Wahyullah menambahkan, usulan program melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada dasarnya telah diajukan. Tinggal menunggu kemampuan fiskal untuk memastikan program tersebut dapat direalisasikan.
“Kan sebenarnya SIPD-nya sudah diajukan semua ini. Tinggal apakah terealisasi atau tidak, itu tergantung kondisi fiskal. Dan fiskalnya ini bukan hanya terjadi di Kota Balikpapan, tapi seluruh Indonesia,” jelasnya.
Dia berharap kondisi fiskal pada 2027 tidak sama dengan kondisi saat ini. Dengan adanya ruang fiskal yang lebih baik, program-program yang menjadi aspirasi masyarakat dalam reses, termasuk janji politik kepada masyarakat, diharapkan dapat direalisasikan.
“Harapannya tidak seperti itu. Kita harus optimistis bahwa tahun 2027 kondisi anggaran sudah tidak seperti hari ini. Kondisi fiskal sudah lebih baik. Ada celah fiskal yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan reses, janji-janji politik kita kepada masyarakat,” tuturnya.
Untuk sementara, Wahyullah mengatakan DPRD akan lebih mendorong penguatan program prioritas pemerintah. Salah satunya dengan memastikan kegiatan Kelurahan Madani dapat melibatkan masyarakat secara luas.
“Kalau saya lebih kepada program prioritas pemerintah yang kita perkuat. Kita sampaikan bahwa di kelurahan itu ada kegiatan Kelurahan Madani dan itu melibatkan masyarakat. Kontrolnya ada di kelurahan, nanti kita akan minta kelurahan melibatkan masyarakat,” pungkasnya. (*)
