CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan menilai pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait kebencanaan relevan dengan kondisi lingkungan dan potensi bencana yang terjadi saat ini. Seluruh fraksi di DPRD Balikpapan diharapkan turut mengawal pembahasan raperda tersebut hingga tahap akhir.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Muhammad Taqwa mengatakan, persoalan kebencanaan menjadi perhatian di berbagai daerah di Indonesia. Kalimantan, kata dia, memiliki sejumlah potensi bencana yang perlu diantisipasi, salah satunya asap serta kebakaran hutan dan lahan.
“Indonesia secara umum, bahkan daerah-daerah hampir di seluruh Indonesia, konsen terhadap beberapa bencana yang berpotensi terjadi. Seperti hari ini misalnya Kalimantan itu rawan asap, kebakaran hutan dan lahan dan seterusnya,” kata Taqwa kepada wartawan seusai Rapat Paripurna ke-14 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026/2027, pada Senin (14/9/2026).
Menurut dia, kondisi tersebut membuat keberadaan regulasi mengenai kebencanaan menjadi relevan. Karena itu, setiap fraksi di DPRD Balikpapan telah diagendakan untuk menyampaikan pandangan fraksi sekaligus memberikan masukan, saran, dan pendapat terhadap raperda yang sedang dibahas.
“Teman-teman fraksi diminta untuk memberikan masukan, saran, pendapat, kemudian mengawal jalannya Raperda ini,” ujarnya.
Taqwa mengatakan, setelah penyampaian pandangan fraksi, masing-masing fraksi diharapkan tetap mengawal proses pembahasan hingga pandangan akhir. Setiap fraksi nantinya akan menyampaikan pandangan dan sarannya sesuai hasil pembahasan internal.
Termasuk Fraksi Gerindra, tempat Taqwa bernaung. Dia menyebut pembahasan secara internal akan dilakukan seperti mekanisme yang selama ini diterapkan.
“Saya juga bagian dari fraksi, bagian dari Fraksi Gerindra. Tentunya akan merapatkan secara internal seperti kebiasaan-kebiasaan kita sebelumnya, memberikan masukan-masukan yang komprehensif terhadap Raperda ini,” jelasnya.
Lebih jauh, Taqwa menekankan bahwa upaya menjaga lingkungan dan mengantisipasi bencana bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah maupun lembaga tertentu.
Menurutnya, seluruh elemen masyarakat Kota Balikpapan memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga lingkungan. Peran tersebut, kata dia, perlu dilakukan secara bersama-sama karena persoalan lingkungan dan kebencanaan menyangkut kepentingan masyarakat secara luas.
“Hari ini yang bertanggung jawab itu kita semua, bukan hanya beberapa lembaga sebagai pemangku kepentingan. Tapi kita semua punya tanggung jawab, punya beban yang sama untuk sama-sama menjaga lingkungan kita,” katanya.
Ia menegaskan, penanganan persoalan lingkungan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah.
“Ini bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja, bukan menjadi tanggung jawab elemen tertentu saja, tapi semua elemen yang ada di lingkungan masyarakat Kota Balikpapan,” pungkasnya. (*)
