CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Balikpapan mendapat persetujuan Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kota Balikpapan. Persetujuan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026/2027, pada Selasa (22/9/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan tersebut dimulai pukul 13.00 Wita. Agenda rapat yakni penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan terhadap jawaban Wali Kota Balikpapan atas Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Raperda tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG). Agenda dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama.
Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Kota Balikpapan Muhammad Raja Siraj mengatakan, kedua raperda tersebut penting bukan semata karena banyaknya norma yang dituangkan dalam regulasi. Lebih dari itu, aturan tersebut harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung.
“Bagi Fraksi Gerindra, kedua Raperda ini penting bukan karena banyaknya norma yang dapat dituangkan ke dalam peraturan, tetapi karena keduanya harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Dan pada akhirnya harus dapat dirasakan manfaatnya,” kata Muhammad Raja Siraj dalam rapat paripurna.
Soroti Implementasi Kawasan Tanpa Rokok
Terkait Raperda KTR, Fraksi Gerindra memandang regulasi tersebut sebagai bagian dari upaya menciptakan ruang publik yang sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
Namun, penerapannya dinilai perlu dilakukan secara proporsional. Menurut Gerindra, aturan tersebut harus mampu menjamin hak masyarakat mendapatkan ruang publik yang sehat sekaligus tetap menghormati pilihan individu sepanjang berada dalam koridor hukum.
“Kebijakan ini harus dilaksanakan secara proporsional. Kita sedang membangun aturan agar hak masyarakat untuk memperoleh ruang publik yang sehat dapat berjalan berdampingan dengan penghormatan terhadap pilihan individu yang tetap berada dalam koridor hukum, dan bukan untuk menghakimi perokok,” ujarnya.
Gerindra kemudian memberikan sejumlah catatan terhadap penerapan KTR.
Pertama, mengenai kepastian kawasan. Masyarakat dinilai harus mudah mengetahui lokasi yang ditetapkan sebagai KTR. Karena itu, penandaan kawasan perlu dibuat sederhana, seragam, dan mudah dikenali, terutama di fasilitas pelayanan publik, sekolah, fasilitas kesehatan, ruang bermain, dan fasilitas umum.
Fraksi Gerindra menilai tidak perlu dibangun sistem yang mahal. Yang dibutuhkan adalah standar yang jelas serta konsistensi dalam pelaksanaannya.
Kedua, aspek keselamatan di jalan. Gerindra menyoroti kebiasaan pengendara mobil maupun sepeda motor yang merokok ketika kendaraan sedang berjalan.
Persoalannya, kata Raja Siraj, bukan sekadar asap rokok. Aktivitas tersebut berpotensi mengalihkan perhatian pengemudi, membuat penggunaan satu tangan berkurang sehingga dapat memengaruhi kendali kendaraan, hingga abu atau bara rokok yang berpotensi mengganggu pengguna jalan lainnya.
Momentum tersebut juga dikaitkan dengan peringatan World Car-Free Day yang jatuh pada 22 September. Momentum global itu dinilai menjadi pengingat pentingnya mobilitas yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan.
Dalam konteks keselamatan lalu lintas, UU Nomor 22 Tahun 2009 mewajibkan setiap pengemudi mengemudikan kendaraan secara wajar dan penuh konsentrasi. Regulasi yang sama juga mengatur sanksi terhadap kegiatan lain yang menyebabkan gangguan konsentrasi saat mengemudi.
Karena itu, Fraksi Gerindra mendorong Pemkot Balikpapan bersama kepolisian dan Dinas Perhubungan memperkuat edukasi serta pengawasan terhadap perilaku merokok saat berkendara.
Pendekatan, menurut Gerindra, dapat dimulai dari edukasi dan teguran. Penindakan dilakukan sesuai ketentuan apabila memenuhi unsur pelanggaran.
“Bagi Fraksi Gerindra, keselamatan pengguna jalan adalah kepentingan bersama,” tegasnya.
Ketiga, implementasi KTR diharapkan juga memberikan ruang bagi masyarakat yang ingin berhenti merokok. Pelaksanaan perda jangan hanya berorientasi pada larangan. Masyarakat yang ingin mengurangi atau menghentikan kebiasaan merokok perlu mendapatkan akses informasi dan layanan melalui fasilitas kesehatan yang tersedia.
Dengan demikian, kebijakan KTR tidak hanya mengatur lokasi yang dilarang untuk merokok, tetapi juga memberikan dukungan bagi masyarakat yang ingin mengubah perilakunya.
Keempat, keberhasilan KTR perlu diukur secara sederhana. Gerindra mendorong Pemkot melakukan evaluasi berkala dan menyampaikan hasilnya kepada DPRD.
Evaluasi itu diharapkan dapat menunjukkan kawasan mana yang sudah berjalan baik, persoalan yang masih ditemukan, serta tindak lanjut yang dilakukan. Dengan begitu, fungsi pengawasan DPRD dapat berjalan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
PUG Jangan Berhenti Jadi Urusan Administratif
Sementara itu, terhadap Raperda Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, Fraksi Gerindra berpandangan bahwa PUG tidak boleh berhenti sebagai urusan administratif pemerintahan.
PUG harus menjadi cara untuk memastikan kebijakan pembangunan benar-benar memahami kebutuhan masyarakat dan menghasilkan manfaat yang adil.
Gerindra memberikan sejumlah catatan. Pertama, pemerintah diminta memanfaatkan data yang sudah dimiliki. Tidak semua persoalan harus dijawab dengan membangun sistem baru.
Pemkot Balikpapan dinilai telah memiliki berbagai sumber data. Yang perlu diperkuat adalah pemanfaatannya dalam menentukan program dan anggaran. Data tersebut harus membantu pemerintah menemukan persoalan nyata, menentukan prioritas, sekaligus mengukur perubahan.
Kedua, pemerintah diminta tidak mencoba mengerjakan seluruh program secara bersamaan.
Gerindra mendorong Pemkot memilih sejumlah program prioritas yang benar-benar dapat diukur setiap tahun. Dengan pendekatan tersebut, masalah, intervensi, jumlah sumber daya, dan hasil yang dicapai dapat terlihat lebih jelas.
Pendekatan itu juga dinilai lebih realistis serta lebih mudah dikawal DPRD melalui pembahasan APBD.
Ketiga, PUG perlu ditempatkan sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik.
Saat pemerintah membangun atau memperbaiki fasilitas kesehatan, transportasi, ruang publik, pelayanan administrasi, fasilitas olahraga, maupun layanan sosial, kebutuhan masyarakat harus menjadi salah satu pertimbangan.
PUG, menurut Gerindra, memastikan pelayanan publik dapat diakses dan memberikan manfaat secara adil bagi seluruh warga, bukan untuk membeda-bedakan pelayanan.
Keempat, ukuran keberhasilan PUG harus dilihat dari perubahan, bukan sekadar jumlah kegiatan.
Gerindra berharap implementasi PUG dapat terlihat dari hasil pembangunan.
Pengukurannya tidak harus menggunakan istilah yang rumit. Jika perubahan dapat diukur, DPRD akan lebih mudah melakukan pengawasan dan Pemkot dapat melakukan perbaikan maupun penyempurnaan.
Gerindra Setujui Dua Raperda
Fraksi Gerindra juga memberikan apresiasi kepada Pemkot Balikpapan dan seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan kedua raperda tersebut.
Setelah ditetapkan menjadi perda, Gerindra berharap kedua aturan itu tidak berhenti sebagai produk legislasi.
Untuk KTR, keberhasilannya ditandai dengan semakin terlindunginya masyarakat di ruang publik serta semakin terjaganya keselamatan pengguna jalan.
Sedangkan untuk PUG, keberhasilannya tercermin dari semakin baiknya kualitas kebijakan dan pelayanan publik dengan memperhatikan kebutuhan seluruh masyarakat.
Gerindra juga menekankan agar pelaksanaan kedua perda disesuaikan dengan kemampuan daerah. Optimalisasi sumber daya yang sudah dimiliki, penguatan koordinasi, serta memastikan kebijakan benar-benar dijalankan dinilai lebih penting.
Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat berjalan realistis, bertahap, dan berkelanjutan.
Berdasarkan seluruh proses pembahasan, pandangan fraksi, jawaban Pemkot, serta penyempurnaan yang telah dilakukan bersama, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Kota Balikpapan menyatakan menerima dan menyetujui Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Raperda tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Balikpapan.
Persetujuan tersebut diberikan dengan harapan pelaksanaannya dilakukan secara konsisten, terukur, proporsional, serta tetap memperhatikan kemampuan daerah dan kebutuhan masyarakat.
Raja Siraj menegaskan, kualitas sebuah perda tidak ditentukan oleh panjangnya aturan. Namun, sejauh mana aturan tersebut dapat dilaksanakan secara jelas dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Karena itu, setelah paripurna ini berakhir, tugas kita belum selesai. Justru tanggung jawab berikutnya adalah memastikan agar peraturan yang telah kita sepakati bersama benar-benar bekerja,” ujarnya.
Fraksi Gerindra juga berharap Balikpapan tidak hanya berkembang secara fisik. Kota ini diharapkan tumbuh sebagai kota yang sehat, aman, inklusif, ramah keluarga, memberikan kesempatan yang adil, serta mampu melindungi seluruh penduduknya.
“Pembangunan yang kuat adalah pembangunan yang memperhatikan manusia. Dan pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang mampu memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat yang nyata. Mari kita bangun Balikpapan dengan kerja nyata. Mari kita jaga Balikpapan dengan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (*)
