CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Balikpapan menyatakan dapat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Sikap tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-18 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026/2027 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan, Senin (28/9/2026). Rapat tersebut mengagendakan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap jawaban Wali Kota Balikpapan atas Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Juru Bicara Fraksi NasDem, Puryadi, menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Balikpapan atas jawaban terhadap pandangan umum Fraksi NasDem. Menurutnya, jawaban, tanggapan, dan penjelasan Pemerintah Kota Balikpapan telah memberikan gambaran konstruktif terhadap berbagai catatan dan masukan yang disampaikan fraksi.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Wali Kota yang telah menyampaikan jawaban terhadap pemandangan umum Fraksi NasDem,” kata Puryadi.
Fraksi NasDem, lanjut dia, menilai sejumlah jawaban Pemkot Balikpapan perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan ke depan. Terutama dalam memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah.
Upaya tersebut, kata Puryadi, dapat dilakukan melalui penguatan basis data wajib pajak dan wajib retribusi serta pemutakhiran data objek pajak dan retribusi. Selain itu, diperlukan penguatan teknologi dan digitalisasi sistem perpajakan daerah guna meningkatkan kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas.
“Pengawasan dan pemeriksaan berjenjang terhadap kepatuhan pembayaran dan pelaporan oleh wajib pajak dan wajib retribusi serta penagihan piutang daerah juga perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Meski mengapresiasi jawaban Pemkot Balikpapan, Fraksi NasDem menegaskan kembali sejumlah aspirasi yang dinilai penting untuk menjadi perhatian serius pemerintah kota dalam pelaksanaan pembangunan maupun penyusunan APBD pada tahun-tahun mendatang.
Salah satunya menyangkut optimalisasi pendapatan daerah. Fraksi NasDem mengapresiasi langkah konkret Pemkot Balikpapan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui sektor pajak dan retribusi daerah yang mengalami penyesuaian.
“Kami mendorong agar intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dilakukan secara berkeadilan tanpa memberatkan masyarakat di tengah dinamika ekonomi saat ini,” ucap Puryadi.
Selain pendapatan, Fraksi NasDem menyoroti efisiensi dan efektivitas belanja. Terkait pergeseran dan alokasi belanja dalam perubahan APBD 2026, setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan diminta benar-benar berorientasi pada hasil atau output dan outcome yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
Fraksi NasDem juga mengingatkan agar anggaran tidak diarahkan untuk kegiatan yang bersifat seremonial semata.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah percepatan serapan anggaran. Dengan sisa waktu tahun anggaran 2026 yang semakin pendek, Pemkot Balikpapan diminta memperketat pengawasan terhadap progres fisik maupun keuangan proyek-proyek pembangunan.
Pengawasan tersebut, terutama untuk proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Insentif Daerah (DID).
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan anggaran, Fraksi NasDem juga memberikan sejumlah catatan kepada Pemkot Balikpapan untuk ditindaklanjuti.
Pertama, terkait infrastruktur dasar dan pengendalian banjir. Fraksi NasDem meminta alokasi anggaran dalam perubahan APBD 2026 difokuskan secara optimal untuk menyelesaikan proyek-proyek penanganan banjir serta memperbaiki infrastruktur jalan lingkungan yang mendesak.
Kedua, mengenai ketersediaan air bersih. Fraksi NasDem menilai percepatan proyek penyediaan air bersih bagi warga Balikpapan menjadi hal penting. Upaya tersebut membutuhkan sinergi yang kuat antara Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) dan Pemkot Balikpapan.
Ketiga, sektor pendidikan dan kesehatan. Fraksi NasDem meminta alokasi belanja wajib atau mandatory spending di bidang pendidikan dan kesehatan dikelola secara transparan dan tepat sasaran.
Hal itu mencakup peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan daya tampung sekolah, serta peningkatan fasilitas pelayanan puskesmas.
Keempat, menyangkut kesiapan Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Fraksi NasDem menilai posisi strategis Balikpapan sebagai pintu utama menuju IKN harus diikuti program pembangunan yang selaras, termasuk dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal.
“Setiap program pembangunan harus selaras dalam meningkatkan kualitas SDM lokal agar mampu bersaing dan tidak menjadi penonton di rumah sendiri,” tegas Puryadi.
Di akhir penyampaian pendapat, Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Balikpapan menyatakan dapat menyetujui Raperda tentang Perubahan APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Persetujuan tersebut diberikan dengan tetap memperhatikan sejumlah catatan strategis yang telah disampaikan serta dilaksanakan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*)
