CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Fraksi PKB include Hanura dan Demokrat DPRD Kota Balikpapan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Namun, persetujuan tersebut dibarengi sejumlah catatan. Salah satunya terkait masih adanya sengketa kepemilikan tanah dan perumahan di Kota Balikpapan.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Balikpapan, Halili Adinegara, mengatakan persoalan tersebut membutuhkan perhatian dan penanganan yang lebih serius dari Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan. Terutama dalam hal pembenahan data, pengawasan, serta penegakan aturan terhadap pengembang perumahan.
Halili menyampaikan pandangan tersebut dalam rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan.
Menurut dia, Fraksi PKB telah mencermati dan menganalisis berbagai aspek dalam Rancangan Perubahan APBD 2026. Mulai dari dasar pertimbangan penyusunan anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, hingga program prioritas pembangunan.
Fraksi PKB menilai Rancangan Perubahan APBD 2026 telah disesuaikan dengan kebutuhan dan sasaran program prioritas pembangunan Kota Balikpapan.
Di sisi lain, kondisi fiskal daerah saat ini menuntut efisiensi anggaran. Efisiensi, kata Halili, harus dilakukan secara cermat, selektif, proporsional, dan bertanggung jawab.
“Fraksi PKB menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Perubahan APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ujarnya, pada Senin (28/9/2026).
Fraksi PKB juga mendorong agar pembahasan dan penetapan Perubahan APBD 2026 segera dituntaskan. Sebab, waktu pelaksanaan Tahun Anggaran 2026 semakin terbatas. Dengan demikian, anggaran bisa segera digunakan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada sisa tahun anggaran.
Dalam pendapat akhirnya, Fraksi PKB turut mengingatkan Pemkot Balikpapan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah juga diminta menjaga konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
Tak hanya itu, peningkatan kualitas pelayanan publik, jaminan sosial, dan pendidikan juga menjadi perhatian. Termasuk memperkuat kesiapsiagaan penanggulangan bencana, menjaga ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat, serta meningkatkan profesionalitas, integritas, dan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Fraksi PKB juga meminta Pemkot mengambil keputusan tegas terkait penegakan disiplin berupa mutasi terhadap Lurah Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, sebagaimana telah disampaikan dalam pandangan sebelumnya.
Empat Catatan untuk Pengembang
Terkait persoalan tanah dan perumahan, Fraksi PKB meminta Pemkot Balikpapan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melakukan evaluasi dan pembenahan secara terpadu.
Pertama, proses perizinan, legalitas usaha, dan kelayakan pengembang diminta diperketat. Hal itu termasuk memastikan kemampuan permodalan pengembang dalam mempercepat pembangunan.
Kedua, pengawasan pemanfaatan lahan perlu diperkuat. Langkah tersebut untuk mencegah kerusakan lingkungan, potensi bencana, gangguan tata air, hingga munculnya sengketa lahan dengan masyarakat.
Ketiga, pemerintah diminta memastikan ketersediaan dan kelayakan fasilitas umum (fasum) serta fasilitas sosial (fasos). Sistem drainase dan sarana pengendalian banjir menjadi bagian yang mendapat perhatian.
Keempat, Fraksi PKB mendorong dibukanya akses pengaduan dan pendampingan bagi masyarakat. Mekanisme tersebut dinilai penting untuk memastikan hak konsumen dan kewajiban pengembang terpenuhi sejak tahap awal transaksi hingga proses serah terima kepemilikan dan fasilitas perumahan.
“Penegakan Perda dan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman harus konsisten dan berkelanjutan guna menjamin kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, serta mewujudkan perumahan yang tertib, aman, layak, dan berkeadilan,” tegas Halili.
Sementara terkait pengelolaan anggaran, Fraksi PKB menegaskan setiap perubahan, pergeseran, maupun penyesuaian kegiatan harus tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
Seluruh proses tersebut juga harus dilakukan melalui mekanisme pembahasan dan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif.
“Fraksi PKB akan tetap menjalankan fungsi sebagai mitra pemerintah daerah sekaligus melakukan pengawasan terhadap kebijakan untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (*)
