CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan memberikan sejumlah catatan terhadap jawaban Wali Kota Balikpapan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Catatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-18 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026/2027 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan, Senin (28/9/2026). Agenda rapat yakni penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap jawaban Wali Kota Balikpapan atas Raperda Perubahan APBD 2026.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan Suwanto menyampaikan, fraksinya mengapresiasi komitmen Pemkot Balikpapan dalam memperkuat digitalisasi perpajakan, pemutakhiran basis data, pengawasan kepatuhan, penagihan piutang, hingga optimalisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Namun, menurut dia, penguatan sistem dan koordinasi tersebut harus dibuktikan dengan hasil yang terukur.
“Komitmen tersebut harus dibuktikan melalui hasil yang terukur, bukan berhenti pada penguatan sistem dan koordinasi semata,” kata Suwanto saat membacakan pendapat akhir fraksi.
Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemkot Balikpapan menyusun peta potensi pajak secara presisi. Selain itu, pemerintah diminta mengukur selisih antara potensi dan realisasi penerimaan serta memastikan seluruh potensi BPHTB dapat teridentifikasi dan dipungut sesuai ketentuan.
Indikator keberhasilan, lanjut Suwanto, harus terlihat dari meningkatnya kepatuhan wajib pajak, berkurangnya kebocoran dan tunggakan, serta tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menambah beban masyarakat kecil.
“Digitalisasi bukan tujuan akhir. Yang harus terlihat adalah bertambahnya penerimaan, tertutupnya kebocoran, dan semakin kuatnya kemandirian fiskal Kota Balikpapan,” tegasnya.
Selain persoalan optimalisasi penerimaan daerah, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti struktur anggaran dalam Perubahan APBD 2026. Fraksi tersebut memberikan catatan terkait kondisi anggaran penerimaan yang menurun, tetapi justru diikuti kondisi yang berbeda pada sisi belanja.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, jika besaran anggaran penerimaan menurun, maka secara otomatis biaya juga semestinya menurun. Penyesuaian program atau penambahan program lain dinilai dapat dilakukan apabila terdapat kejadian luar biasa.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti kecenderungan menurunnya aliran dana dari pemerintah pusat. Kondisi itu, menurut mereka, harus segera disesuaikan dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026.
Jika tidak disesuaikan, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan adanya potensi ketimpangan atau ketidakseimbangan anggaran yang dapat menjadi persoalan dalam dokumen keuangan pemerintah.
“APBD harus selaras dengan KUA dan PPAS. Jika lebih kecil tidak masalah, tapi kalau sampai lebih besar tentu jadi masalah hukum,” ujar Suwanto.
Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan sependapat atas seluruh jawaban Wali Kota Balikpapan. Fraksi tersebut juga berkomitmen memperketat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran agar tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat secara langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan turut menyoroti waktu pelaksanaan anggaran yang semakin terbatas. Dengan sisa waktu kurang dari tiga bulan menuju akhir tahun anggaran, program-program yang telah disetujui diminta segera dieksekusi tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas pekerjaan.
“Program yang disetujui dapat dieksekusi secara tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas pekerjaan,” kata Suwanto.
Adapun alokasi anggaran perubahan diminta tetap diarahkan pada peningkatan layanan dasar masyarakat. Beberapa sektor yang menjadi perhatian meliputi kesehatan, pendidikan, perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, penanganan banjir, serta peningkatan ekonomi kerakyatan.
Fraksi PDI Perjuangan juga berharap pendapat akhir seluruh fraksi DPRD Kota Balikpapan mendapat perhatian dari Wali Kota untuk kemudian ditindaklanjuti.
Setelah mempelajari dan mencermati jawaban Wali Kota terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan atas Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Fraksi PDI Perjuangan akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Balikpapan.
Pernyataan persetujuan itu disampaikan setelah fraksi mengucapkan “Bismillahirrahmanirrahim” dalam rapat paripurna tersebut. (*)
