CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Arah pemanfaatan anggaran Pemerintah Kota Balikpapan menjadi salah satu sorotan mahasiswa Universitas Balikpapan (Uniba). Hal itu disampaikan saat rombongan mahasiswa Jurusan Manajemen Bisnis Uniba melakukan kunjungan ke Kantor DPRD Kota Balikpapan, pada Senin (5/10/2026).
Rombongan mahasiswa diterima langsung Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Yono Suherman dan Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono di ruang rapat gabungan DPRD Kota Balikpapan.
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa antara lain mempertanyakan pemanfaatan anggaran di tengah kondisi ekonomi saat ini. Termasuk mengenai program yang menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran 2027.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Yono Suherman menjelaskan, DPRD memiliki tiga fungsi utama. Yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Pertanyaan mahasiswa, kata dia, lebih banyak berkaitan dengan fungsi penganggaran lantaran latar belakang bidang studi yang berhubungan dengan akuntansi dan ekonomi.
“Kami sudah sampaikan bahwa fungsi DPRD, khususnya, ada tiga. Salah satunya legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Mereka fokus kepada penganggaran karena fakultas ini berhubungan dengan akuntansi dan ekonomi,” kata Yono kepada wartawan.
Dia menjelaskan, dalam penyusunan anggaran, pemerintah dan DPRD memprioritaskan sejumlah sektor. Di antaranya pelayanan publik, infrastruktur, serta pelayanan kemasyarakatan yang berkaitan dengan kesehatan, kesejahteraan, dan sektor lainnya.
Prioritas tersebut disusun berdasarkan pos-pos anggaran yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu alokasi terbesar adalah sektor pendidikan yang mendapatkan porsi 20 persen anggaran.
Setelah pendidikan, perhatian berikutnya diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat.
“Pos yang paling besar itu 20 persen untuk pendidikan. Berikutnya infrastruktur, kemudian berbasis pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Yono menyebut kondisi saat ini juga membuat pemerintah dan DPRD perlu melakukan harmonisasi terhadap seluruh anggaran. Berbagai kebutuhan harus disusun berdasarkan skala prioritas, termasuk sektor pendidikan dan program wali kota di bidang kesehatan.
Dalam sektor pendidikan, salah satu perhatian pemerintah adalah pembangunan sekolah. Hal itu menyesuaikan kapasitas pendidikan di Balikpapan yang berada pada jenjang SD dan SMP.
“Setiap tahunnya sekolah dibangun karena kapasitas kita adalah pendidikan di tingkat SD dan SMP. Makanya kondisi kita di pendidikan itu,” jelasnya.
Selain pembangunan fasilitas pendidikan, program pendidikan gratis dan penyediaan seragam sekolah juga menjadi bagian dari skala prioritas. Program tersebut dinilai sejalan dengan program pemerintah provinsi.
“Bagaimana memberikan sebuah fasilitas pendidikan yang linier dengan program provinsi, yaitu ada pendidikan gratis dan ada juga seragam sekolah. Itu salah satu tentang pendidikan dan skala prioritas,” kata Yono.
Sementara di sektor infrastruktur, pembangunan jalan lingkungan, penerangan lampu, serta infrastruktur lainnya juga masuk dalam daftar prioritas.
Namun, Yono menegaskan, keterbatasan kondisi keuangan tidak berarti seluruh program pembangunan dihentikan. Pelaksanaan tetap dilakukan dengan memilah program berdasarkan tingkat urgensinya.
“Tetap terlaksana, tetapi kita tadi jelaskan bahwa skala prioritas. Jadi kita akumulasi dari semua anggaran, tetapi kita akan pilih-pilih menjadi skala prioritas,” terangnya.
Bahkan, dalam daftar program prioritas masih terdapat kebutuhan yang memiliki tingkat urgensi lebih tinggi. Salah satunya adalah penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Anggaran tersebut dapat digunakan ketika terjadi kondisi yang tidak terduga dan membutuhkan penanganan segera. Misalnya bencana longsor, jalan retak, maupun kejadian lain yang membutuhkan penanganan pemerintah.
“Di tengah-tengah prioritas itu pun juga ada lagi yang lebih skala prioritas. Misalnya menggunakan anggaran BTT, biaya tidak terduga. Tiba-tiba ada kejadian yang mayor, misalnya longsor atau jalanan retak dan seterusnya. Ini menjadi suatu prioritas,” paparnya.
Menurut Yono, seluruh proses penyusunan dan penetapan anggaran tetap mengacu pada mekanisme perencanaan pemerintah. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memiliki peran dalam menyusun perencanaan tersebut.
Selanjutnya, kebutuhan anggaran diakomodasi sesuai perencanaan yang telah disusun dan disepakati. Proses tersebut kemudian masuk dalam tahapan pembulatan atau penyempurnaan melalui rapat paripurna DPRD.
“Karena bentuknya pemerintah ini diatur oleh TAPD, perencanaan. Dengan itu tentunya kita mengakomodir sesuai dengan perencanaan yang diatur dan disepakati, yang nantinya akan pembulatan atau penyempurnaan di paripurna,” pungkasnya.
Kesepakatan mengenai anggaran tersebut sebelumnya dibahas bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan DPRD, khususnya Badan Anggaran (Banggar). Salah satu perhatian dalam anggaran 2027 juga diarahkan pada pembangunan. (*)
