CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Balikpapan diminta lebih transparan dalam membuka data potensi dan tunggakan pajak daerah. DPRD menilai, penagihan pajak harus lebih menyasar wajib pajak dengan nilai penerimaan besar, terutama dari sektor properti yang dinilai memiliki potensi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Sorotan tersebut disampaikan Komisi II DPRD Balikpapan. Tak hanya menyoal tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perusahaan besar, komisi yang membidangi urusan tersebut juga mempertanyakan kejelasan data pajak perumahan, apartemen, hingga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, mengungkapkan bahwa permintaan data tersebut telah beberapa kali disampaikan kepada Bapenda. Namun, hingga kini, data yang dibutuhkan DPRD belum disajikan secara jelas dan menyeluruh.
“Kita juga minta data perumahan yang belum bayar pajak dan BPHTB-nya, termasuk data apartemen. Ini banyak. Saya tahu ada datanya, tetapi sampai sekarang tidak jelas,” kata Taufik saat ditemui di ruang kerjanya, pada Senin (5/10/2026).
Menurut dia, keterbukaan data bukan sekadar persoalan administrasi. Informasi tersebut dibutuhkan DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, sekaligus memastikan optimalisasi penerimaan PAD berjalan sesuai target.
Taufik menilai, pemerintah daerah perlu mengubah prioritas penagihan pajak. Wajib pajak dengan potensi penerimaan besar semestinya menjadi sasaran utama, bukan justru lebih banyak berfokus pada sektor usaha kecil.
“Jangan kami dibenturkan untuk mengejar pajak PAD dari PBJT atau pajak UMKM. Itu hal kecil. Yang besar-besar ini yang harus menjadi sasaran,” ujarnya.
Soroti BPHTB Apartemen
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Taufik adalah kewajiban BPHTB dari sektor apartemen. Dia mengungkapkan, terdapat apartemen yang disebut telah berdiri selama bertahun-tahun, tetapi kewajiban BPHTB-nya belum sepenuhnya dituntaskan.
“Ada salah satu apartemen yang sampai saat ini sudah tahunan berdiri, tetapi belum sama sekali membayarkan BPHTB atau baru mencicil BPHTB tersebut. Ini harus ditindak tegas,” tegasnya.
Dia menilai, potensi penerimaan dari sektor properti tidak boleh luput dari pengawasan. Sebab, BPHTB merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat memberikan penerimaan dalam jumlah besar ketika terjadi transaksi atau peralihan hak atas tanah dan bangunan.
Bagi Taufik, persoalan tersebut perlu ditelusuri secara serius. Kejelasan data diperlukan untuk mengetahui wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya sekaligus memastikan potensi penerimaan daerah tidak terabaikan.
Target PAD Rp 1,575 Triliun Jadi Sorotan
Persoalan tunggakan pajak tersebut juga berkaitan dengan target PAD Kota Balikpapan. Taufik menyebut, pemerintah daerah memasang target PAD sekitar Rp 1,575 triliun. Namun, realisasi target tersebut dinilai masih menghadapi tantangan.
Menurut dia, salah satu langkah untuk memperkuat penerimaan daerah adalah memastikan seluruh kewajiban pajak dari wajib pajak besar masuk ke kas daerah sesuai ketentuan.
“Apakah ini salah satu yang membuat PAD Kota Balikpapan tidak tercapai? Salah satunya bisa saja. Target PAD kita sekitar Rp1,575 triliun,” katanya.
Taufik menegaskan, Komisi II tidak ingin persoalan ini berhenti pada permintaan data semata. Bapenda didorong mengambil langkah konkret, mulai pendataan potensi pajak, penagihan tunggakan, hingga memastikan kepatuhan wajib pajak.
Terlebih, DPRD bersama pemerintah daerah telah menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum (APH), termasuk kejaksaan, untuk mendukung optimalisasi pendapatan daerah.
“Ini harus dibongkar. Kalau ada persoalan dalam sistem pajak, kita perlu tahu apa masalahnya. Jangan sampai data pajak yang besar justru tidak jelas,” ujarnya.
Dia juga meminta Bapenda tidak menjadikan persoalan administratif sebagai alasan untuk menghambat penyampaian informasi kepada DPRD. Data tersebut dinilai penting sebagai dasar pengawasan sekaligus upaya mencegah potensi PAD hilang karena kewajiban pajak yang tidak tertangani.
Pada akhirnya, kata Taufik, optimalisasi pajak bukan semata-mata mengejar angka penerimaan. Pajak merupakan hak pemerintah daerah yang manfaatnya akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan dan pembenahan lingkungan.
“Yang kita perjuangkan adalah hak pemerintah daerah. Pajak itu nantinya kembali kepada masyarakat melalui pembangunan dan pembenahan lingkungan. Jadi seluruh potensi penerimaan harus dioptimalkan,” pungkas Taufik. (*)
