CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Keterbatasan anggaran menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dalam mendorong pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pemangkasan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang terus berlanjut membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas. Di sisi lain, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dituntut menjadi salah satu solusi untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.
Ketua DPRD Kota Balikpapan Alwi Al Qadri mengatakan, daerah saat ini memasuki tahun kedua kebijakan efisiensi anggaran. Kondisi tersebut diperkirakan masih berlanjut pada 2026–2027, sehingga pemerintah daerah harus lebih cermat dalam mengelola anggaran yang tersedia.
Alwi menyebut, besaran DBH yang diterima Balikpapan mengalami penurunan signifikan. Jika pada 2025 penerimaannya mencapai sekitar Rp 2,3 triliun, angka tersebut kemudian turun menjadi sekitar Rp 800 miliar. Bahkan, pada tahun berikutnya, penerimaan DBH diperkirakan kembali berada di kisaran Rp 800 miliar.
“Jadi, memang ujian terbesar saat ini. Bukan hanya Balikpapan, sepertinya hampir merata di semua daerah. Balikpapan termasuk salah satu daerah yang cukup berat menghadapi kondisi ini,” kata Alwi kepada wartawan, pada Senin (19/10/2026).
Menurut dia, salah satu pekerjaan rumah (PR) terbesar pemerintah daerah saat ini adalah memaksimalkan PAD tanpa membebani atau melukai perasaan masyarakat. Upaya tersebut perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer anggaran dari pemerintah pusat.
Alwi juga menilai masih terdapat sejumlah potensi kebocoran PAD yang perlu dibenahi. Karena itu, DPRD akan terus mendorong upaya optimalisasi penerimaan daerah agar pendapatan yang seharusnya masuk ke kas daerah dapat dimaksimalkan.
“Tahun lalu, kalau tidak salah, PAD kita juga tidak tercapai. Targetnya sekitar Rp 1,58 triliun. Saya belum tahu sekarang sudah sampai berapa persen realisasinya pada tahun ini. Yang jelas, kita terus memaksimalkan PAD. Kita harus mandiri dan tidak bisa terlalu mengandalkan DBH dari pusat,” ujarnya.
Ia mengaku, hingga kini belum ada kepastian kapan pemangkasan DBH akan berakhir. Setiap tahun, penerimaan daerah terus mengalami pengurangan, sehingga pemerintah daerah harus menyesuaikan rencana pembangunan dengan kemampuan keuangan yang tersedia.
Alwi pun menilai kondisi tersebut terasa tidak adil bagi daerah. Menurut dia, pemerintah pusat masih memiliki anggaran yang besar, tetapi daerah justru harus menanggung konsekuensi efisiensi dengan ruang gerak pembangunan yang semakin terbatas.
“Sejujurnya, kita merasa tidak adil. Di pusat sebenarnya anggaran banyak, tetapi kenapa daerah yang dikorbankan? Dalam kondisi seperti ini, kita disuruh ikat pinggang dan memaksimalkan apa yang ada,” tuturnya.
Dampak pemangkasan anggaran itu, lanjut Alwi, terlihat jelas pada alokasi belanja pembangunan, terutama sektor infrastruktur. Ia mencontohkan anggaran kegiatan Dinas Pekerjaan Umum (PU) pada 2025 yang, jika tidak salah, mencapai sekitar Rp 1,3 triliun. Namun, pada tahun ini, anggarannya hanya berada di kisaran Rp 400 miliar.
Penurunan tersebut dinilai sangat signifikan dan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur, termasuk perbaikan jalan serta penanganan banjir yang masih menjadi persoalan di Balikpapan.
“Jomplang sekali. Tahun ini hanya sekitar Rp 400 miliar. Artinya, memang sangat berdampak terhadap pembangunan infrastruktur jalan, termasuk penanganan masalah banjir. Kita bisa apa? Ya, memaksimalkan anggaran yang ada,” jelasnya.
Dengan kondisi fiskal yang semakin terbatas, Alwi mengakui pembahasan mengenai program prioritas juga menjadi lebih sulit. Sebab, sektor-sektor yang selama ini menjadi perhatian utama pemerintah daerah turut mengalami pengurangan anggaran.
Ia menyebut, penanganan banjir, kesehatan, dan pendidikan tetap menjadi sektor prioritas yang harus diperhatikan. Namun, keterbatasan anggaran membuat pelaksanaan program di masing-masing sektor tidak dapat dilakukan secara maksimal seperti sebelumnya.
“Kalau kemarin kita bicara prioritas, sekarang membicarakan prioritas juga agak sulit karena anggarannya bisa jauh berkurang. Penanganan banjir juga terdampak, padahal prioritas kita itu penanganan banjir, kesehatan, dan pendidikan. Semuanya jauh berkurang,” katanya.
Karena itu, DPRD berharap optimalisasi PAD dapat menjadi penopang bagi pembiayaan pembangunan daerah. Peningkatan pendapatan tersebut diharapkan mampu menjaga agar program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.
Alwi berharap target PAD tahun ini dapat tercapai sehingga pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih memadai untuk menjalankan program pembangunan.
“Ya, tentunya kita memaksimalkan PAD. Mudah-mudahan PAD tahun ini bisa tercapai,” pungkasnya. (*)
