CNBTV.CO.ID – Balikpapan – Angka stunting di Kota Balikpapan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari 17,6 persen menjadi 19,6 persen berdasarkan laporan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Hal ini terungkap di sela kegiatan rembuk stunting yang diinisiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, Selasa (20/6/2023).
Kegiatan ini melibatkan seluruh stakeholder atau tim percepatan penurunan stunting (TPPS) Kota Balikpapan antara lain, Himpunan Psikolog, TP PKK, Bappeda Litbang Provinsi Kaltim, ITK dan instansi lain.
Di sisi lingkungan Pemkot Balikpapan, dihadiri oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta kecamatan dan kelurahan.
Diskusi secara hybrid dipimpin oleh Kepala DP3AKB Balikpapan Alwiyati dan Sekretaris Bappeda Litbang Kota Balikpapan Achmad Safei.
Dalam kesempatan itu, Alwiyati mengungkapkan kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari intervensi yang telah dilakukan tim percepatan penurunan stunting Kota Balikpapan. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.
“Perlu kita evaluasi apa progres dari hasil intervensi yang telah kita lakukan. Kita lihat berdasarkan data 1.483 anak stunting di Kota Balikpapan yang memerlukan intervensi baik sensitif maupun spesifik,” tutur Alwiati.
Seluruh pihak perlu memeberikan atensi terhadap kondisi tersebut. Intervensi yang dilakukan, kata dia, harus lebih holistik. Tidak saja pada anak, tapi juga pada ibu hamil dan pasca bersalin.
“Supaya jumlah kasus tidak bertambah, intervensi sensitif harus kita lakukan secara kolaborasi dan holistik bersama seluruh OPD termasuk gugus tugas TPPS di kota Balikpapan,” tukasnya.
Penanganan stunting, tidak bisa dilakukan secara terpisah. Menurut Alwiati, banyak faktor yang terkait dengan peningkatan kasus.
“Harapan kita di tahun 2023 ini angka kasus stunting tidak bertambah lagi. Angka ibu hamil dengan kekurangan energi kronis juga dapat segera kita tindaklanjuti. Agar tidak melahirkan anak-anak stunting,” jelasnya.
Di kesempatan yang sama, Sekretaris Bappeda Litbang Kota Balikpapan Achmad Safei mengungkapkan, isu utama langkah-langkah intervensi pada 2023 ini lebih spesifik pada sektor pemeriksaan kesehatan.
Analisis menunjukan bahwa tingkat dukungan keluarga pada ibu hamil usia remaja saat usia kehamilan masih terbilang rendah. Kemudian alat pengukur tumbuh kembang anak yang minim serta rendahnya pemahaman petugas pengukuran di Posyandu dalam mengisi data kartu kembang anak.
“Untuk intervensi spesifiknya adalah konsumsi tablet tambah darah yang masih kurang terhadap remaja. Khususnya SMA karena terhalang kewenangan. Kemudian efek tablet tambah darah yang berakibat mual,” urai Safei.
Selain itu, kepatuhan keluarga dalam PMT yang berkualitas pada balita dan ibu hamil terbilang masih rendah. Hal tersebut melihat dari tidak meratanya distribusi PMT.
Di sisi lain, balita tidak terlalu menyukai produk PMT. Dan tidak adanya anggaran dari pemerintah pusat untuk itu.
Dari beberapa poin tersebut, menurutnya cukup banyak hal-hal yang patut mendapat perhatian Pemerintah Kota dalam percepatan penurunan stunting ini. Tak terkecuali persoalan keterbatasan air baku untuk minum di Balikpapan pada 2022.
“Inilah yang menjadi salah satu dari sembilan Program Prioritas Pemerintah Kota Balikpapan,” tuturnya.
