CNBTV.Co, KUTIM – Seperti sebelumnya terberitakan Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang menyampaikan jika proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kutim 2023 kemungkinan bisa tembus di angka Rp 5 triliun.
“Sekedar informasi kepada kita semua, Alhamdulillah APBD kita ini ada beberap anggaran yang kemarin kita belum catat dalam bentuk kegiatan dan insya allah akan ditransfer hingga akhir tahun dan akan menjadi silfa dan luar biasa besarnya kemungkinan tembus di angka 4 triliun di APBD kita 2022 bahkan bisa lebih dan di 2023 bisa tembus di angka Rp 5 Triliun,” Kata Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang dihadapan sejumlah Nelayan dan Pegawai DKP Kutim.
Terlebih di tahun 2023 mendatang juga terdapat penambahan anggaran dari sektor Perkebunan Kelapa Sawit yang selama ini belum pernah di dapatkan Pemerintah Daerah. “Cuma tahun depan baru di mulai alhamdulillah Apalagi Kutai Timur memiliki Perkebunan Kelapa Sawit terluas di Kalimantan Timur (Kaltim) dan itu ada pajak yang harus dibayar oleh sejumlah perusahaan perkebunan dan itu dikembalikan ke Daerah,” Jelasnya
Dijelaskannya, sama halnya dengan sektor Pertambangan Batu Bara yang selama ini menjadi sektor andalan pendapatan Pemerintah Daerah terutama dalam hal, Dana Bagi Hasil (DBH).
“ APBD kita di 2023 bisa tembus Rp 5,9 triliun, karena di 2023 kita juga akan mendapatkan support dari sisi sektor bagi hasil pada penjualan produksi batu bara, pajak perkebunan Kelapa Sawit serta dana kurang salur belum lagi tambahan anggaran perubahan dari dana kurang salur Rp 2 triliun hingga memasuki 2024 APBD Kutim meningkat menjadi Rp 8, 1 triliun yang memang sudah ada aturannya dan kita ketahui bersama kutim memiliki kebun terluas di Kaltim,” tuturnya.
Dengan demikian atas apa yang disampaikan Wabup Kutim, melalui Sekretaris Dinas Perikanan Kutim, Yasrin saat diwawancarai terpisah Kamis (20/7/2023) mengatakan agenda kegiatan program kerja pada Organisasi Perangkat Daerahnya, barulah dapat terlaksana secara maksimal memasuki alokasi Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) – Perubahan 2023 dan seterusnya. “Keterlambatan itu dampak masa transisi pada dinas kami,” terangnya.
Ia menjelaskan yang mana sejauh ini Dinas Perikanan akan mengoptimalkan beragam kegiatan selaras dengan visi misi pasangan Kepala daerah. “Kami juga tidak menapik Dinas Perikanan tidak akan mungkin dapat bekerja sendiri tanpa adanya kolaborasi antar sektor seperti dinas dan masyarakat,” imbuh Yasrin.
Yasrin mengungkapkan terlebih Dinas Perikanan peduli akan sektor geliat masyarakat dari kalangan nelayan dan pembudidayaan. “Kami juga ingin membantu mereka khususnya dalam menghasilkan protein dari hasil sumber daya ikan,” tutup Yasrin. (adv/Diskominfo Staper Kutim)
