BALIKPAPAN – Masing-masing fraksi DPRD Balikpapan telah menyampaikan pandangan umumnya, dalam rapat paripurna DPRD Balikpapan tentang nota penjelasan (Nopen) walikota Balikpapan atas Raperda Balikpapan tentang APBD tahun 2024.
Kali ini pandangan umumnya disampaikan oleh Fraksi Gerindra yang dibacakan Aminuddin saat paripurna, Senin (30/10/2023).
Aminuddin menerangkan, bahwa sesuai dengan arah kebijakan penyusunan APBD tahun 2024 yang diatur melalui Permendagri nomor 15 tahun 2023 antara lain penurunan kasus stunting atau gangguan pertumbuhan anak.
Di Balikpapan berdasar keterangan OPD terkait, bahwa hasil SSGI (survey status gizi Indonesia) jumlah kasus stunting meningkat menjadi 19 persen dari 17,17 persen, untuk itu diminta agar OPD terkait lebih menggiatkan kerja kader-kader untuk intervensi ke rumah yang rentan terjadinya stunting.
“Saat ini Kota Surabaya pada posisi paling rendah stunting se-Indonesia, yakni menyentuh angka 4 persen, walikota Surabaya berencana untuk terus menurunkan stunting hingga bergerak sampai zero stunting. Apa salahnya jika OPD terkait belajar ngangsu kaweruh ke Kota Surabaya,” ucapnya dalam penyampaian pandangan umum.
Kemudian, Fraksi Gerindra mengapresiasi Pemerintah Kota dengan pengaspalan jalan sekunder sebagaimana diusulkan Fraksi Gerindra beberapa waktu lalu, seperti akses jalan Sepinggan Baru arah pasar, Jalan Gajah Mada dan lainnya.
Sebab Jalan Sepinggan Baru merupakan akses vital pusat perdagangan di wilayah Sepinggan. Untuk ke depannya diharapkan Pemerintah Kota menggunakan azas prioritas dalam merehab jalan.
Artinya jalan-jalan yang merupakan akses perekonomian didahulukan, dengan demikian pendapatan masyarakat akan meningkat, sehingga menurunkan kemiskinan ekstrem yang merupakan biang keladi stunting,” mengingatkan.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga menekankan agar kebijakan penyusunan APBD 2024 melalui pendekatan Money Follow Program, dimana anggaran dialokasikan untuk kebutuhan prioritas bersama yang terkait langsung.
