Anggota DPRD Balikpapan Parlindungan Sihotang melaksanakan serap aspirasi (Reses) Masa Sidang III Tahun 2023 di lingkungan RT 33 Perumahan Bukit Damai Sentosa (BDS) II, Kelurahan Sungai Nangka, Balikpapan Selatan.
Dalam kegiatan ini, sejumlah warga menyoroti Fasilitas Umum (Fasum) yang belum diserahkan oleh Developer ke Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan. Termasuk salah satunya Bendali BDS II yang selama ini menjadi penyebab banjir di kawasan tersebut.
Kelangkaan gas 3 kilogram sejauh ini juga menjadi keluhan warga dalam reses anggota Komisi IV DPRD Balikpapan ini. Tidak hanya itu, masalah kelangkaan BBM subsidi pun tak luput dari keluhan warga.
Terkait dengan Fasum, warga meminta untuk segera diserahkan kepada Pemkot Balikpapan agar segala perbaikan seperti jalan bisa ditangani oleh pemerintah, mengingat jalan di kawasan Perumahan tersebut sudah banyak yang rusak parah.
Termasuk Bendali BDS II, yang selama ini menjadi penyebab banjir di kawasan itu untuk segera di serahkan kepada pemerintah kota. Karena dibutuhkan pembenahan untuk mengurangi dampak banjir.
Menanggapi keluhan warga tersebut, Parlindungan mengaku sudah melakukan upaya penekanan terhadap pihak Developer BDS II untuk segera menyerahkan Fasum yang ada di Perumahan tersebut ke Pemkot Balikpapan. Namun, belum membuahkan hasil.
Politisi Partai NasDem ini meminta warga untuk bisa bersabar, karena saat ini DPRD Balikpapan sudah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Fasum dan Fasos untuk menangani hal itu.
Sehingga, dengan terbentuknya Pansus itu, kedepannya semua Fasum maupun Fasos yang bermasalah akan ditangani oleh Pansus untuk diserahkan kepada Pemkot Balikpapan.
“Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama, Fasum di BDS II ini sudah bisa diserahkan oleh Developer. Termasuk penanganan Bendali, beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan survei oleh pihak konsultan dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Balikpapan. Tinggal menunggu penyerahannya saja dari Developer, baru bisa ditangani oleh Pemkot Balikpapan,” ujar Parlindungan.
Parlindungan berharap, setelah Fasum di BDS II tersebut diserahkan, tahun depan sudah bisa mengajukan perbaikan kepada pemerintah kota, seperti halnya perbaikan jalan, terutama pembenahan Bendali yang selama ini menjadi keluhan warga karena berdampak banjir.
Sebenarnya, menurut dia, jika Bendali itu sudah 10 tahun sudah bisa di ambil alih oleh pemerintah. Tapi hingga saat ini tidak ada upaya untuk hal itu.
“Jangan menunggu penyerahan dari pengembangnya, karena masyarakat yang akan menjadi korban. Di Bendali BDS II ini hampir setiap hujan jadi salah satu penyebab banjir. Apalagi banjirnya berdampak pada masyarakat di wilayah lainnya, makanya pembenahan Bendali ini jika bisa secepatnya harus ditangani oleh pemerintah kota, namun harus menunggu penyerahan dulu dari pengembangnya,” terangnya.
Parlindungan menegaskan, pemerintah tidak bisa lepas tangan terhadap keluhan masyarakat yang ada di perumahan. Karena yang mengeluarkan izin sekaligus yang membuat perjanjian dengan pengembang adalah pemerintah.
“Pemerintah seharusnya tegas memberikan pengawasan kepada pengembang, masyarakat di perumahan harus diberikan hak dan kedudukan yang sama, jangan diskriminasi. Pembangunan pun juga seharusnya diberikan secara merata, jangan dikaitkan dengan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah bersama pengembang,” tegas Parlindungan.
Kemudian masalah kelangkaan gas 3 kilogram, Parlindungan mengatakan, sejatinya hal itu di peruntukkan masyarakat kelas menengah ke bawah. Tapi kenyataannya, masih banyak masyarakat yang ekonominya mampu masih menggunakan gas elpiji jenis melon tersebut.
“Kelangkaan gas melon ini salah satunya karena disebabkan masyarakat yang mampu ikut menggunakan juga, seharusnya hal itu hanya untuk masyarakat menengah ke bawah. Mungkin pengawasannya yang harus ditingkatkan oleh pemerintah maupun Pertamina. Sehingga gas elpiji bersubdi tersebut tepat sasaran,” ungkapnya.
Menyikapi masalah kelangkaan BBM subsidi, Parlindungan menyayangkan, Kota Balikpapan sebagai pengolah minyak, tapi masyarakatnya sulit mendapatkannya.
“Masalah kelangkaan BBM di Kota Balikpapan menurut saya aneh, karena sebagai pengolah. Pada hal di wilayah lainnya, seperti di Jawa tidak ada kelangkaan, pasokan BBM lancar aja, masyarakat tidak ada yang antre. Kalau pun akan ada kenaikan, jangan dibuat sebagai percobaan, kasihan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, beragam keluhan lainnya juga disampaikan oleh sejumlah warga diantaranya masalah penerimaan siswa baru di sekolah negeri yang bertarif, dan jam belajar siswa yang dinilai terlalu panjang.
