CNBTV.CO.ID
Balikpapan – Batalnya Kota Balikpapan untuk turun level dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 20 September 2021 lalu, yakni dari PPKM level 4 ke level 3 dikarenakan sebaran vaksinasi ke masyarakat di Kota Balikpapan baru mencapai 49,9 persen saat itu. Meski hanya kurang 15 persen Kota Balikpapan harus masih berada di PPKM level 4.
Menanggapi itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan Ardiansyah mengatakan, Balikpapan masih terpaku pada aplikasi dalam melakukan pendaftaran vaksinasi. Seharusnya pendaftaran vaksin lebih di permudah, jika perlu hanya cukup membawa identitas KTP saja di lokasi vaksin yang disediakan.
“Saya pernah kasih masukan sama kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Andi Sri Juliarty yang disapa dokter Dio, tapi kayaknya sudah jalan artinya vaksinasi ini cukup membawa KTP saja, dipermudah saja supaya Kota Balikpapan ini cepat turun levelnya,” terangnya.
Menurutnya, saat ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terus menggencarkan vaksinasi dengan tujuan agar cepat terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Salah satunya dengan perbanyak orang divaksin, dan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan mempermudah bagi masyarakat yang ingin divaksin.
“Karena yang lalu banyak masyarakat yang nggak mau divaksin. Nah sekarang ini kan masyarakat sudah mau divaksin. Tolong jadi catatan lah buat DKK Balikpapan dan Pemkot Balikpapan, kalau masyarakat ini mau divaksin, ya vaksin saja lah, jangan dipersulit atau nanti lagi atau vaksinnya nggak ada,” ucapnya.
Terkait dengan target jumlah masyarakat yang divaksin baru dapat turun level, Ardiansyah mengatakan harus menanyakan langsung ke pemerintah pusat, apakah junlah yang ditargetkan sudah dibarengi dengan jumlah vaksin yang disalurkan ke Kalimantan Timur (Kaltim) khususnya Balikpapan.
“Kalau nggak memenuhi target, sama juga bohong. Nah, seandainya pusat sudah memenuhi jumlah vaksinnya tapi kita ternyata masih kurang berarti kan kita ini terlambat kan begitu tolak ukurnya,” jelasnya.
Pihak DPRD Balikpapan sendiri lanjutnya, banyak mendapat laporan dari masyarakat terkait seringnya tidak ketersediaan vaksin.
“Kami anggota DPRD Balikpapan banyak sekali dapat laporan dari masyarakat, dia minta divaksin tapi kadang-kadang minta ke DKK, tapi katanya vaksinnya nggak ada atau jawabannya nanti, katanya yang melakukan vaksin ini dari lembaga-lembaga tertentu, seperti TNI Polri dan lainnya,” bebernya.
Ia berharap semua pihak dapat menggelar vaksin untuk mempercepat herd immunity, akan tetapi semuanya harus berada di bawah pengawasan DKK Balikpapan.
“Misalnya masyarakat mau divaksin, tapi vaksinnya nggak ada, nanti masyarakat bisa berubah pikiran nggak mau divaksin, nah yang jadi masalah ini merupakan persyaratan kita salah satunya misalnya masuk mal atau untuk sekolah pembelajaran tatap muka (PTM),” pungkasnya.
Penulis: Muhammad Ato
Editor: Apriyanto
