CNBTV.CO.ID
Balikpapan – Pembangunan SMP Negeri 25 di Balikpapan Barat, rencananya akan dimulai tahun 2021 ini oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan, guna melakukan pemerataan pendidikan di Kota Balikpapan.
Kepala Disdikbud Kota Balikpapan, Muhaimin mengatakan, setelah APBD Perubahan 2021 disahkan oleh Pemkot dan DPRD Balikpapan maka proses lelangnya akan segera dilaksanakan di bulan Oktober ini.
“Insya Allah proses lelang sudah mulai dilaksanakan, dan nantinya sekolah ini diperuntukkan bagi masyarakat umum, khususnya Balikpapan Barat,” ujarnya, Rabu (24/11/2021).
Dikatakan Muhaimin, di Balikpapan Barat saat ini hanya memiliki dua sekolah negeri, yakni SMP 4 dan SMP 9. Dan biasanya warga yang ada di Margo Mulyo dan Baru Ilir, banyak bersekolah di SMP 9, sedangkan Baru Tengah dan Baru Ulu lebih banyak di SMP 4.
“Nah, Margasari dan sebagian Baru Ilir banyak gak ada sekolahnya, Jadi harapannya sekolah ini bisa digunakan warga sekitar,” tegasnya.
Rencananya pembangunan SMP 25 Balikpapan ini menggunakan sistem multiyear dianggarkan 3 kali di APBD perubahan 2021, APBD Murni 2022 dan APBD perubahan 2022, dengan total anggaran mencapai Rp 49 miliar, yang pelaksanaan pembangunannya selama 12-13 bulan.
Muhaimin menambahkan, untuk tahap pertama akan dianggarkan Rp 10 miliar di APBD Perubahan 2021. Rencananya akan dibangun sebanyak 18 ruang kelas. Dengan adanya tambahan ini sangat signifikan bagi wilayah Balikpapan Barat yang selama ini hanya dicakup SMP 4 dan SMP 9 Balikpapan.
“Kecamatan Balikpapan Barat memang minim sekolahnya, sehingga banyak warga Balikpapan yang tidak diterima di sekolah negeri di situ mereka pilih sekolahnya di luar Balikpapan Barat,” jelasnya.
Selain itu jumlah pendudukan di Balikpapan Barat juga padat, diharapkan dengan adanya SMP ini bisa mengurangi beban SMP 4 dan SMP 9 sehingga pendistribusian siswa bisa merata.
“Untuk lokasinya di Pemukiman atas air di wilayah Baru Ilir, di mana tahap pertama ini menampung 200 peserta didik,” paparnya.
“Daya tampung kita batasi, karena kita juga pingin sekolah swasta tetap hidup dengan ruang kelas dibatasi jumlah rombelnya juga ikut dibatasi,” jelasnya.
Sedangkan untuk tenaga pengajar dikatakan Muhaimin akan menggunakan ASN dan guru honor, serta P3K, karena ada jabatan-jabatan yang tidak boleh dijabat guru honor jadi diambil dari ASN.
“Kepala sekolah dan pegawai tata usaha harus dari ASN dan yang lainnya seperti kombinasi guru honor, P3K dan ASN,” tutupnya. (*)
