CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Bantuan sosial (Bansos) dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM), mulai disalurkan Pemerintah Kota Balikpapan bekerja sama dengan Kantor Pos Cabang Balikpapan, pada Kamis (17/11/2022).
Salah satu lokasi penyerahan dilaksanakan di Balai Kota, tampak ratusan warga mengantre untuk mendapatkan bansos BBM yang nilainya Rp 600 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Di lokasi tersebut Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud didampingi Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Balikpapan Wendy Nugroho sempat menyapa warga yang menerima bansos BBM.
“Semua penyaluran bansos BBM ini dilakukan pihak Kantor Pos, kita ingin melihat metode penyalurannya, bisa saja nanti pihak kantor pos yang mendatangi warga langsung,” ujar Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud saat diwawancarai media, Kamis (17/11/2022).
Adapun anggaran yang digunakan dari Dana Transfer Umum (DTU) senilai total Rp 14 miliar untuk para pelaku UMKM, nelayan dan ojek online.
“Pemanfaatan terserah yang penting untuk kebutuhan hidupnya, jangan dipakai keperluan lain misanya kredit motor,” akunya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Balikpapan, Wendy Nugroho mengatakan, total KPM yang menerima Bansos BBM berjumlah 9.196 yang diakomodir DKUMKMP, DP3, dan Dishub Balikpapan. Yang dialokasikan Rp 200 ribu perbulan.
“Total yang didapat satu KPM senilai Rp 600 ribu, yang mana Rp 200 ribu perbulan selama tiga bulan Oktober, November dan Desember,” kata Wendy.
Wendy menambahkan, rencananya untuk penyaluran Bansos BBM yang di balai kota akan dilakukan hingga hari Minggu.
“Setelah itu KPM yang belum mencairkan di lokasi yang sudah dijadwalkan masih bisa mengambil di Kantor Pos terdekat sampai dengan 10 Desember,” akunya.
Sebumnya, Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Balikpapan, Pujiono membenarkan jika seluruh daerah itu dianjurkan menggunakan dana transfer umum (DTU) sebesar 2 persen untuk mengatasi dampak akibat kenaikan BBM.
“Khusus di Balikpapan DTU senilai 2 persen tersebut nilainya Rp 14 miliar. Yang mana sudah dialokasikan untuk bantuan sosial kepada nelayan, pelaku UMKM dan Ojek Online,” ujar Pujiono.
Pujiono menambahkan, untuk nelayan diakomodir Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan (DP3), untuk pelaku UMKM diakomidir Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian (DKUMKMP), sedangkan untuk ojek online diakomodir Dinas Perhubungan (Dishub).
“Untuk proses penyalurannya kami bekerja sama dengan pihak Kantor Pos,” kata Pujiono.
Kata Pujiono dari 2 persen yang diambil dari DTU yang paling besar digunakan untuk kegiatan padat karya yang diakomodir Dinas Pekerjaan Umum (DPU) bersama dengan pihak kecamatan dan kelurahan.
“Nanti kelurahan-kelurahan yang akan melaksanakan padat karya, biayanya dari yang 2 persen tadi, bagi yang pengangguran- pengangguran yang berdampak pada akibat kenaikan BBM akan dirangkul dalam padat karya,” jelasnya.
“Di Balikpapan ada 11 kelurahan yang mendapat program padat karya tersebut, sasaranya apakah pembersihan sedimentasi atau parit,” tambahnya.
