CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Saat ini Rancangan Peraturan Daerah terkait APBD Kota Balikpapan tahun anggaran 2023 tinggal menunggu evaluasi dari Gubernur Kalimantan Timur, jika tidak ada catatan maka segera disahkan menjadi Peraturan Daerah.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengatakan, ditahun 2023 pihaknya tetap fokus dalam menjalankan program prioritas yang sudah dituangkan dalam RPJMD Kota Balikpapan. Dimana jika tahun 2022 lalu berfokus pada kesehatan dan pedidikan yang sudah diimplementasikan dengan pemberian BPJS Kesehatan gratis kelas 3 dan untuk pendidikan pemberian seragam sekolah gratis dan pembangunan SMP.
“Sedangkan di 2023 lebih kepada perbaikan infrastruktur dan fasilitas umum, salah satunya ruang terbuka hijau yang kita prioritaskan dan pengendalian banjir yang akan kita tuntaskan juga,” kata Rahmad Mas’ud saat diwawancarai media, seusai rapat paripurna, Selasa (29/11/2022).
Termasuk pemberian tambahan gaji bagi guru PAUD dab TPA, artinya program Pemkot Balikpapan ada dan menjadi salah satu diantara program prioritas terhadap pengendalian masalah banjir dan antisipasi terhadap pemindahan IKN.
“Begitu juga dengan fasum ikut diperbaikin dari taman, sarana fasum jauh lebih baik,” akunya.
Untuk itu Rahmad mewanti-wanti Kepala OPD di lingkungan Pemkot Balikpapan harus turun ke lapangan, walaupun belum maksimal.
“Saya instruksikan kepala OPD jangan hanya duduk diruangan, kalian harus turun ke lapangan untuk bisa mengimplementasikan apa saja yang jadi program kota Balikpapan,” akunya.
Disinggung apakah program-program saat ini sudah maksimal dan dirasakan manfaatnya oleh warga Balikpapan, Rahmad meminta agat ditanyakan ke masyarkat karena mereka yang merasakan program-program yang sudah dilaksankan Pemerintah Kota.
“Artinya masyarakat yang merasakan, walaupun belum maksimal tapi tetap kita terus berupaya dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, dalam rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh dihadiri juga unsur pimpinan dan Anggota DPRD, dari Pemerintah Kota dipimpin langsung Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud.
Dimana tujuh perwakilan fraksi di DPRD Balikpapan menyampaikan pendapat akhirnya melalui juru bicaranya, yakni fraksi Golkar oleh Alwi Alqadri, Fraksi PDIP oleh Haris, Fraksi Gerindra oleh Danang Eko, Fraksi PKS oleh Laisa Hamisah, Fraksi Demokrat oleh Mieke Henny, Fraksi PPP dan Perindro oleh Nurhadi, serta Fraksi NasDem dan PKB oleh Parlindungan, ketujuh Fraksi tersebut menyetujui Raperda APBD Kota Balikpapan tahun 2023 untuk dijadikan Perda.
Hanya ada beberapa catatan yang disampaikan oleh sejumlah fraksi diantaranya Fraksi Gerindra yang menyoroti Retribusi daerah bisa naik dengan mengoptimalkan retribusi parkir dengan membentuk badan usaha perpakiran.
“Guna menambah PAD Kota Balikpapan dari sektor Retribusi dengan mengoptimalkan retribusi parkir,” kata Danang Eko juru bicara Fraksi Gerindra.
Termasuk fraksi Demokrat yang menyoroti pada Dana Operasi RT agar ditambah dan menindaklanjuti tentang PAW Wakil Walikota Balikpapan yang sampai saat ini belum teralisasikan.
Dalan kesempatan ini Sekwan DPRD Balikpapan, Irvan Taufik menyebutkan untuk pendaptan daerah Kota Balikpapan pada tahun 2023 senilai Rp 3,4 triliun dengan belanja daerah senilai Rp 3,5 triliun dengan defisit Rp 134 miliar.
“Adapun untuk Pembiayaan daerah untuk
Penerimaan senilai Rp 177 miliar dan
Pengeluaran senilai Rp 43 miliar, sehingga jumlah pembiayaan netto senilai Rp 134 miliar, denhan sisa anggaran nihil,” kata Irvan Taufik.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Balikpapan, Abdulloh mengatakan, setelah Raperda ini disetujui semua fraksi maka proses selanjutnya akan diserahkan ke Gubernur Kaltim untuk dievaluasi, apakah ada catatan evaluasi atau tidak.
“Jika tidak ada maka akan diparipurnakan kembali untuk disahkan dari Raperda menjadi Perda,” tutup Abdulloh.
