CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh menghadiri Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan (Rakorenbang) di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kamis, 12/1/2023.
Kegiatan yang digelar di Aula Kelurahan Graha Indah ini juga dihadiri tiga anggota DPRD Balikpapan Dapil Balikpapan Utara diantaranya Sarifuddin Oddang, Puryadi, dan Hj. Kasmah. Kemudian, Camat Balikpapan Utara Muhammad Idris, Lurah Graha Indah Satrio, Staf Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Staf Bappeda, Staf Dinas Pendidikan, Staf Dishub, Kabag Humas PDAM, Kepala BPN Balikpapan Suherman, Ketua LPM serta puluhan Ketua RT.
Di Rakorenbang ini membahas sejumlah usulan kegiatan fisik tahun 2023 baik yang akan di biayai oleh APBD Kota Balikpapan, dana SPGRM maupun dana Kelurahan.
Selain itu, dalam kegiatan ini juga digelar diskusi guna menampung aspirasi warga terkait persoalan dilingkungan mereka masing-masing.
Lurah Graha Indah Satrio mengatakan dalam Rakorenbang ini pihaknya mengangkat 110 usulan kegiatan untuk dilingkungan Kelurahan Graha Indah yang akan di biayai oleh dana APBD Kota Balikpapan.
“Ada 110 usulan kegiatan yang akan di biayai oleh dana ABPD. Kemudian ada 3 item akan di biayai oleh dana SPGRM dan melalui dana Kelurahan sebanyak 6 item kegiatan”, ucap Satrio kepada media ini usai melaksanakan Rakorenbang.
Dari 110 usulan itu, kata Satrio, terdapat 18 program kegiatan prioritas. Hal itu sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah ditetapkan oleh Bappeda Litbang. Untuk kegiatan prioritas ini didominasi oleh pengerjaan drainase dan jembatan untuk mengurangi dampak banjir.
“Pengerjaan drainase kita prioritaskan, sebagai langkah utama untuk mengurangi dampak dari banjir. Hal itu juga sebagai upaya melaksanakan RPJMD (Rancangan Program Jangka Menengah Daerah) Wali Kota Balikpapan yang salah satunya pengendalian banjir. Karena Graha Indah ini termasuk dataran rendah, sehingga kita prioritaskan pengerjaan drainase”, ungkapnya.
Dalam Rakorenbang ini, sejumlah Ketua RT juga mengeluhkan tidak adanya fasilitas pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Perumahan Bukit Batuah.
Perumahan yang di huni oleh sekitar 1000 kepala Keluarga (KK) itu hingga saat ini belum ada fasilitas pendidikan. Sehingga warga di Perumahan itu merasa kesulitan untuk menyekolahkan anak-anaknya.
