CNBTV.CO.ID – BALIKPAPAN – Permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) setiap tahun masih menjadi perbincangan, pasalnya masih banyak orangtua yang mengeluhkan karena anaknya tidak bisa masuk sekolah negeri khususnya untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), lantaran tidak masuk dalam zonasi dan lain sebagainya.
Untuk mengatasi masalah itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan mengambil langkah dengan membangun dua sekolah, antaranya SMPN 25 dikawasan Margasari, Balikpapan Barat (Balbar) dan Sekolah Terpadu di Perumahan Regency, Balikpapan Selatan (Basel).
Namun yang masih dalam proses pembangunan yakni Sekolah Terpadu. Dan saat ini proses pembangunan telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, yaitu sudah mencapai 54,587 persen. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan Irvan Taufik.
“Capaian tersebut tentu diluar dari rencana progres pembangunan yang seharusnya sebesar 58,020 persen,” ucapnya kepada awak media, Jum’at (15/9/2023).
Dikatakan, bahwa sebelumnya pekerjaan pembangunan sekolah terpadu tersebut mendapat Show Cause Meeting (SCM) 1 dari Disdikbud karena mengalami deviasi 10 persen, namun seiring berjalannya waktu pembangunan mengalami penurunan hingga 3,433 persen.
“Alhamdulillah kontraktor telah melakukan pengembangan dalam pembangunan (Sekolah Terpadu, red),” akunya
Menurutnya, dengan penambahan tenaga kerja di lapangan, tentu juga dapat menambah waktu pelaksanaan. Sehingga kontraktor bisa kembali mengejar deviasi 3,433 persen lagi.
Adapun saat ini, proyek tersebut tengah memasuki tahap pekerjaan pada bagian Gedung Administrasi. Diantaranya pemasangan pembesian, pemasangan bekisting, pabrikasi pembesian, hingga pengecoran lantai.
“Mudah-mudahan seiring dengan bejalannya waktu berjalan, pekerjaan pembangunan sekolah terpadu bisa selesai sesuai target yang disepakati yakni hingga akhir Desember 2023,” paparnya.
Menurutnya, dengan tercapaiannya pembangunan tepat waktu, pastinya bisa mengurangi permasalahan PPDB yang setiap tahun mencuat. Karena kawasan yang tidak memiliki sekolah, akhirnya bisa tertampung di sekolah tempat tinggalnya.
“Tentu kami akan benahi secara perlahan mengenai masalah PPDB ini, mengingat sekolah memang sangat urgent dan dibutuhkan, lantaran penduduk akan semakin bertambah,” ungkapnya. ()
